Fahri Hamzah Usul Gaji Dipotong Langsung buat Kredit Rumah

Jakarta, propertyandthecity.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menilai diperlukan skema pembiayaan perumahan bagi pekerja tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu solusi yang ia ajukan adalah skema attachment earning atau pemotongan gaji secara langsung untuk pembayaran cicilan rumah.

Menurut Fahri, kebutuhan akan perumahan bagi pekerja merupakan hal yang krusial untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan meningkatkan produktivitas industri. Namun, keterbatasan akses terhadap skema pembiayaan yang mudah dan bebas dari birokrasi masih menjadi kendala utama bagi pekerja dalam mewujudkan kepemilikan rumah.

Ia menilai, skema attachment earning layak diterapkan. Dalam skema ini, manajemen perusahaan memotong langsung gaji pekerja untuk membayar cicilan rumah melalui bank. Dengan mekanisme ini, proses pembiayaan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

“Kita butuh model pembiayaan yang tidak bergantung pada fasilitas negara, tapi tetap memberikan kepastian kepada semua pihak: pekerja, manajemen, bank, dan pengembang. Skema attachment earning menjawab ini,” ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (3/7/2025).

Lebih lanjut, Fahri menyampaikan jika skema ini berhasil diterapkan secara luas, maka dapat terbentuk gerakan nasional penyediaan perumahan pekerja yang berbasis kolaborasi antara industri, perbankan, dan pengembang, tanpa melibatkan intervensi fiskal langsung dari negara.

“Kita ingin mengonsolidasikan ini sebagai gerakan nasional. Kalau model ini sukses, kita bisa membangun klaster-klaster perumahan pekerja di kawasan industri secara mandiri dan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah, kata Fahri, akan memberikan dukungan melalui penyusunan regulasi teknis yang memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam skema tersebut.

Sementara itu, anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang, menjelaskan teknis skema attachment earning dilakukan dengan cara pemberian kuasa dari buruh kepada manajemen perusahaan untuk memotong gaji mereka. Gaji tersebut kemudian langsung disalurkan ke bank, misalnya BTN, tanpa melalui prosedur kredit yang rumit.

“Bank kemudian menyalurkan ke pengembang, dan buruh mendapatkan rumah tanpa proses kredit yang berbelit,” kata Bonny.

Bonny menambahkan, karena pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung, risiko pembiayaan bagi perbankan menjadi jauh lebih rendah. Dengan adanya komitmen pemotongan selama lima tahun, bank dapat menyalurkan pembiayaan tanpa harus melalui proses penilaian kelayakan kredit secara konvensional.

“Jika pekerja menyatakan setuju dan manajemen menjamin pemotongan, bank langsung bisa menyalurkan. Ini mempercepat proses dan membuka jalan bagi ribuan pekerja untuk punya rumah tanpa membebani APBN,” kata Bonny.

Bonny mengatakan, skema ini rencananya akan dilaksanakan perdana di perusahaan PT Ekstrana di Cikande, Banten, yang sudah berkomitmen untuk membantu 350 pegawai (buruh) yang belum memiliki rumah.

“Dalam sosialisasi, seluruh pegawai menyatakan kesediaan untuk dipotong gajinya selama lima tahun guna mencicil rumah yang difasilitasi melalui bank,” ungkapnya.

Untuk memastikan harga rumah tetap terjangkau bagi pekerja industri, Bonny menjelaskan proyek ini akan melibatkan berbagai elemen dalam ekosistem perumahan, baik dari pihak swasta maupun BUMN, seperti Semen Indonesia Gresik (SIG) dan Krakatau Steel untuk penyediaan bahan bangunan.

“Untuk lahan kita juga cari lahan murah atau gratis dari swasta atau perorangan seperti lahan tanah milik masyarakat yang tidak terlalu jauh dari kawasan industri yang juga akan dipertimbangkan untuk lokasi pembangunan,” ujarnya.