RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal mengusulkan agar
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kerap menghambat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah subsidi dihapuskan. Langkah ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi MBR untuk menikmati program perumahan rakyat dan mendukung target Program 3 Juta Rumah.
“Semoga ada penyelesaian terkait SLIK OJK di sektor perumahan. Saya usulkan dihapus karena itu bisa mendorong MBR punya rumah subsidi,” ujar Menteri Perumahan usai Rapat Koordinasi Satgas P2SP di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).
Ara sapaan Maruarar ini mengaku, menemukan banyak keluhan soal SLIK saat turun ke daerah. Masalah keterlambatan pembayaran hingga catatan kredit bermasalah membuat MBR gagal mengajukan KPR FLPP.
Baca juga : PT IIM Dorong Reksa Dana Syariah Sebagai Alternatif Pengelolaan Wakaf Uang
“Itu salah satu kendala masyarakat untuk mendaftar rumah subsidi,” jelasnya.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi V DPR, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya atas dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah.
Ia mengungkap anggaran Kementerian PKP tahun depan naik 100 persen, termasuk lonjakan besar pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit.
Kuota KPR FLPP juga meningkat menjadi 350.000 unit, dengan realisasi lebih dari 220.000 unit hingga November 2025.
Baca juga : Ditopang BSPS, Kementerian PKP Catat Realisasi Anggaran Rp 3,66 Triliun
“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP per 1 Januari–25 November 2025 sudah mencapai 223.393 unit setara Rp27,72 triliun,” katanya.
Selain itu, Pemerintah juga membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Kementerian PKP juga terus mendorong pembangunan rumah susun (rusun) di kota-kota besar agar masyarakat tetap bisa tinggal di kawasan perkotaan.
“Saya minta mulai bangun rumah di kota pada bentuk rusun dengan memanfaatkan aset negara. Tahun depan kita bangun banyak di kota-kota besar agar rakyat bisa tinggal di kota,” jelasnya.
Ara mencontohkan Denpasar, di mana masih ada lahan milik Kemenkeu yang bisa dimanfaatkan.
Baca juga : Dorong Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga, Peruri Asri Gelar Solusi Sampah Di Karawang
“Sudah dibangun rusun ASN, masih ada tanah sisa. Saya minta kepada Menteri Keuangan agar alokasinya juga untuk masyarakat MBR supaya lebih sejahtera,” tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
