RM.id Rakyat Merdeka – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI serius menanggulangi banjir. Dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 4 Triliun, warga yang masih tinggal di bantaran sungai akan direlokasi ke pemukiman yang layak sebagai langkah melanjutkan program Normalisasi Sungai Ciliwung.
DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 91,8 triliun.
Besaran APBD tersebut, sudah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dalam rapat Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (10/7/2025).
Anggaran tersebut akan dialokasikan dan dikelola untuk program-program Pemprov DKI. Salah satunya, untuk penanggulangan banjir.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, untuk penanganan banjir, pihaknya mengalokasikan Rp 4 triliun.
Baca juga : Tuntas Bahas Ribuan DIM KUHAP Hanya 2 Hari, DPR Minta Tidak Dicurigai
Pram menjelaskan, anggaran ini akan digunakan untuk program penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang. Termasuk, normalisasi Sungai Ciliwung, pembebasan lahan, hingga pengadaan pompa, dan lainnya.
“Kami sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir Rp 4 triliun,” kata Pram di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (11/7/2025).
Anggaran yang dialokasikan itu, digunakan untuk penanganan banjir hingga 2026. Pram menambahkan, Pemprov DKI juga akan merelokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.
“Untuk membenahi, pasti ada yang mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali. Kami akan pindahkan, siapkan tempat tinggal mereka,” jelasnya.
Pram menambahkan, Pemprov DKI tengah berupaya mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi. Upaya penanganan banjir ini, akan dilanjutkan dalam jangka panjang.
Baca juga : 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Istana Pastikan Tidak Langgar Konstitusi
“Kami ingin menyelesaikan banjir tidak secara pendek, tetapi menengah panjang. Upaya ini segera dimulai,” tandas mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir di Jakarta, jadi sorotan. Sebab, meski setiap tahun ada kucuran dana sekitar Rp 4 triliun, banjir masih kerap terjadi.
Karena itu, sebelum anggaran tersebut disetujui, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bun Joi Phiau sempat mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran untuk mengatasi banjir.
Menurutnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengalokasikan Rp 4,3 triliun untuk penanggulangan banjir.
Dana tersebut difokuskan untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, serta program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk menangani banjir. “Itu merupakan angka yang besar, tidak bisa dianggap remeh,” katanya, Selasa (8/7/2025).
Baca juga : Negosiasi Tarif 32 Persen, Prabowo Berencana Temui Trump
Karena anggarannya cukup besar, kata Bun, tidak salah warga berharap Pemprov DKI dapat menangani banjir dengan baik. “Tapi, nyatanya banjir kerap terjadi saat turun hujan besar,” ujar politisi yang akrab disapa Abun ini.
Dia pun mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan banjir, apakah sudah efektif, lantaran banjir masih terjadi pada awal tahun ini, dan Juli 2025.
“Ini memunculkan pertanyaan, apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam menanggulangi banjir,” ucapnya. [DRS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
