RM.id Rakyat Merdeka – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat kinerja moncer sepanjang tahun 2025.
Hingga 18 November 2025, realisasi anggaran PKP mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65 persen dari total pagu efektif Rp4,72 triliun. Serapan itu diproyeksikan tembus 97,26 persen hingga akhir tahun.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut capaian tersebut hasil kerja kolektif seluruh unit, baik pusat maupun daerah.
“Kami bekerja keras agar seluruh program fisik dan kegiatan prioritas bisa selesai tahun ini. Semua ini juga berkat dukungan Komisi V DPR,” ujar Menteri Ara dalam Raker bersama Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ara menyampaikan, kontribusi terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan serapan 94,48 persen atau Rp964,35 miliar dari pagu Rp1,02 triliun untuk pembangunan 45.073 unit rumah swadaya.
Baca juga : Ekspor Bahan Mentah Diharamkan, Investasi Hilirisasi Tembus Rp 431,4 Triliun
Program ini jadi ujung tombak perbaikan rumah tidak layak huni di berbagai wilayah.
Pembangunan rumah susun juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi Rp1,93 triliun atau 77,26 persen dari target 2.270 unit. Sementara rumah khusus terealisasi Rp183,48 miliar atau 79,85 persen untuk 476 unit di daerah terdampak bencana.
Program lain seperti PSU, penanganan kawasan kumuh, dan penyediaan sanitasi turut mencatat kemajuan signifikan. Seluruh program kini masuk tahap pembangunan fisik.
“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi kawasan hunian yang layak, bersih, dan sehat. Rumah layak adalah fondasi kehidupan keluarga yang kuat dan produktif,” lanjut Ara.
Hingga November 2025, seluruh direktorat jenderal menunjukkan peningkatan serapan, dengan proyeksi total mencapai Rp4,58 triliun atau 97,26 persen. Angka itu mencerminkan efisiensi pelaksanaan belanja fisik dan program untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga : Komitmen Menteri PKP Bantu Tuntaskan Kendala Perizinan Anggota REI
Memasuki tahun anggaran 2026, PKP mendapat alokasi Rp10,89 triliun melonjak 106,57 persen dibanding tahun 2025. Dari total itu, Rp8,9 triliun atau 81,69 persen difokuskan untuk program BSPS dengan target fantastis 400.000 unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Program ini merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau.
“Tahun depan kami fokus percepatan pembangunan rumah swadaya. Ini program yang langsung menyentuh rakyat, karena setiap rumah berarti satu keluarga terbantu sesuai arahan Presiden dan harapan DPR,” ujar Menteri Ara.
Ia menekankan seluruh program akan dikawal transparansi dan akuntabilitas.
Selain BSPS, anggaran rumah khusus meningkat menjadi Rp242,2 miliar untuk 607 unit, termasuk hunian pascabencana dan cadangan panel RISHA sebagai stok darurat.
Baca juga : DPR Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Pemotongan Kuota Haji 2026
Program rumah susun dialokasikan Rp382,55 miliar untuk 22 tower atau 743 unit, sebagian besar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah otonomi baru.
Program penanganan kawasan kumuh mengantongi Rp155,85 miliar untuk menata 225 hektare di 15 lokasi. Program sanitasi mendapat Rp36 miliar untuk pembangunan 3.000 unit fasilitas.
Di ujung paparannya, Menteri Ara kembali meminta dorongan politik dari parlemen.
“Kami mohon dukungan penuh dari DPR agar seluruh program prioritas 2026 senilai Rp10,89 triliun berjalan optimal. Ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan rakyat kecil agar hidup lebih layak, sehat, dan sejahtera,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
