Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih digodok DPR dan Pemerintah. Sejumlah pasal krusial, sebagian sudah disepakati. Salah satunya, pasal penghinaan terhadap Presiden cukup diselesaikan lewat restorative justice (RJ) alias di luar pengadilan.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Kata dia, ada kekeliruan di publik terkait Pasal 77 RUU KUHAP yang mengatur pengecualian tindak pidana yang diselesaikan melalui RJ. Narasi yang berkembang, kata dia, …
Source link
