RM.id Rakyat Merdeka – Penggunaan energi hijau tengah booming, termasuk di Indonesia. Pembangunan pembangkit tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biofuel terus bermunculan. Meski begitu, peran industri hulu minyak bumi dan gas (migas) belum tergantikan. Hingga kini, industri hulu migas masih menjadi andalan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Seiring dengan isu perubahan iklim, penggunaan energi hijau semakin marak. Dari sisi pemerintah, terus mengakselerasi transisi energi. Pemerintah menargetkan, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di akhir 2025 mencapai 23 persen. Dari sisi masyarakat, minat terhadap kendaraan listrik terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, per Juni 2025, jumlah kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 207.748 unit.
Namun, industri hulu migas tetap memegang peranan penting sebagai pilar ketahanan energi nasional. Sektor transportasi jarak jauh, industri petrokimia, industri pupuk, dan juga sebagian pembangkit listrik, masih membutuhkan energi berbahan bakar fosil.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menegaskan, industri hulu migas adalah pilar krusial dalam mewujudkan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasokan energi yang stabil penting untuk mendukung target pembangunan, industri, dan swasembada yang telah ditetapkan Pemerintah.
“Peningkatan produksi bukan sekadar angka, tapi bagian dari menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Meningkatkan Lifting
Baca juga : Kilang Cilacap, Pelopor Produksi Energi Hijau di Indonesia
Pemerintah terus memacu produksi migas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersyukur saat ini lifting minyak nasional sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sebesar 605 ribu barel per hari (bph).
Bahlil menyebut, pada September–Oktober 2025, lifting minyak nasional mencapai 619.000 bph. Secara kumulatif, hingga Oktober 2025, rata-rata produksi berada di kisaran 605–607 ribu bph, “Kita bersyukur, lifting minyak sudah tembus di atas 619 ribu barel per hari dalam dua bulan terakhir. Ini capaian terbaik dalam dua tahun terakhir,” ujar Bahlil, di Jakarta, Rabu (14/10/2025).
Pemerintah bakal terus berusaha meningkatkan listing migas. Dalam APBN 2026, Pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610 ribu bph dan gas sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari (boepd).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya agar Indonesia segera mencapai swasembada energi dan menyediakan pasokan yang murah bagi masyarakat.
“Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Berilah suatu pengelolaan sumber daya yang sebaik-baiknya, yang seefisien-efisiennya dan yang terpenting adalah bahwa kita bisa menghasilkan energi dengan efisien, dengan tidak terlalu mahal, dengan memotong jalur-jalur logistik yang mahal,” ucapnya, melalui video conference pada peresmian Peningkatan Produksi Minyak Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu, Kamis (26/6/2025).
Baca juga : Di Tengah Meningkatnya Risiko Global, Stabilitas Keuangan Aman Dan Terkendali
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah mempercepat sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah dengan legalisasi sumur rakyat dan optimalisasi sumur tua, yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini memberi payung hukum bagi pengelolaan sumur-sumur kecil agar dapat beroperasi secara resmi dan aman, dengan melibatkan BUMD, koperasi, dan UMKM sebagai pelaksana lapangan.
SKK Migas pun terus memperluas program optimalisasi sumur tua dengan menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), stimulasi sumur, dan reaktivasi lapangan idle. Dengan proses ini, sisa-sisa minyak dalam sumur tua bisa diambil, sehingga dapat meningkatkan lifting.
Dalam upaya menambah lifting, SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyelenggarakan Media Briefing bertajuk “Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi”, di Tangerang, Kamis (9/10/2025).
Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana, menyampaikan bahwa Permen ESDM ini menjadi tonggak penting dalam menata kembali tata kelola kegiatan hulu migas, dengan membuka peluang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat melalui pengelolaan sumur minyak oleh BUMD, koperasi, dan UMKM.
Dia yakin, implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal, termasuk KKKS, untuk peningkatan lifting nasional, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan energi jangka panjang Indonesia.
Kontribusi terhadap Ekonomi
Baca juga : Di Tengah Gejolak Energi Dunia, MedcoEnergi Catat Laba Bersih 86 Juta Dolar AS
Selain sebagai andalan pemasok energi primer, industri hulu migas juga memberikan efek berantai (multiplier effect) yang besar terhadap ekonomi. Sektor ini berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), membuka ratusan ribu lapangan kerja, dan menggerakkan industri jasa penunjang dalam negeri.
Dalam paparan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Rabu (23/9/2025), Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto melaporkan, total realisasi investasi hulu migas per Agustus 2025 mencapai 9,38 miliar dolar AS (Rp 152,96 triliun). Jumlah ini mencapai 55 persen dari total target investasi hulu migas tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,5 miliar dolar AS (Rp 269,07 triliun).
Di sektor eksploitasi, realisasi investasi juga menggembirakan. Hingga Agustus 2025, investasi eksplorasi mencapai 500 juta dolar AS (Rp 8,1 triliun), naik 15 persen dari realisasi investasi eksplorasi pada tahun 2024. Investasi itu setara 33 persen dari target 2025 yang sebesar 1,5 miliar dolar AS (Rp 24,4 triliun). Dari sisi nilai kontrak barang dan jasa, sampai September 2025 sudah mencapai 5,066 juta dolar AS, dengan komitmen TKDN sebesar 57,17 persen.
Industri hulu migas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor lainnya. Seperti, komoditas utama dan penunjang migas senilai Rp 555,78 triliun (TKDN 55 persen), tenaga kerja senilai Rp 33,95 triliun (TKDN 88 persen), transportasi senilai Rp 44,79 triliun (TKDN 77 persen), katering/jasa boga senilai Rp 14,74 triliun (TKDN 84 persen), kesehatan/medis senilai Rp 1,05 triliun (TKDN 79 persen), asuransi senilai Rp 192,74 miliar (TKDN 59 persen), UMKM senilai Rp 35,41 triliun (TKDN sebesar 52 persen).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
