RM.id Rakyat Merdeka – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di acara Environmental, Social and Governance (ESG) Mining Forum 2025 menekankan bahwa ESG yang semula merupakan upaya bagi pelaku usaha untuk lebih peduli pada isu-isu berkelanjutan, kini merupakan salah satu persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
Di forum internasional tahunan ini, Eddy menyebut sejumlah lembaga perbankan dan keuangan pun telah mensyaratkan tata kelola ESG yang baik sebelum memberikan pinjaman bagi pelaku usaha di bidang pertambangan.
Baca juga : Eddy Soeparno: RUPTL Bukti Komitmen Presiden Prabowo Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
“Jika ESG sebelumnya adalah sebuah langkah pro aktif untuk menaikkan kredibilitas perusahaan pertambangan di mata pemegang saham, regulator dan lembaga perbankannya, kini ESG telah menjelma menjadi “license to operate” di sejumlah besar negara di dunia,” ujar Eddy di Hotel Sultan, Senin (2/6/2025).
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini berharap agar para pelaku pertambangan nikel di Indonesia segera berbenah diri dan menerapkan prinsip-prinsip ESG secara sungguh-sungguh karena hal ini menyangkut kelangsungan usaha mereka masing-masing, agar dapat diterima di negara tujuan ekspor.
Baca juga : Di SIDSSA 2025, RI Dorong Infrastruktur Berkelanjutan Dan Transisi Energi
Menurutnya, dengan sumber daya nikel terbesar di dunia, Indonesia selayaknya menjadi pemimpin dalam proses pertambangan nikel yang berkelanjutan.
“Saya sepenuhnya percaya bahwa kerja sama regulator dengan pelaku usaha dan didukung oleh lembaga keuangan serta pemegang saham yang memprioritaskan ESG, mampu membawa Indonesia menjadi negara yang memimpin industri ekstraktif secara berkelanjutan,” ungkap Eddy.
Baca juga : Menperin Ajak Negara BRICS Bangun Industri Berkelanjutan
Ia berharap para pelaku usaha pertambangan segera berbenah diri karena dunia sudah berubah, isu-isu keberlanjutan, transisi energi, pemberdayaan perempuan dan tata kelola yang baik justu mendapatkan berbagai kemudahan dan apresiasi dari konsumen, kreditur keuangan, bahkan lembaga pemeringkat risiko internasional.
“Sebagai pimpinan MPR saya akan berada di garda depan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depannya, mendahulukan isu-isu ligkungan, sosial dan tata kelola, sesuai amanat konstitusi pasal 33 (4),” pungkas Wakil Ketua Umum PAN ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
