BNI Gandeng 200 Pengembang di Riau, Percepat Program 3 Juta Rumah

Jakarta, propertyandthecity.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI memperluas langkah strategisnya di sektor pembiayaan perumahan dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 200 pengembang proyek perumahan di Provinsi Riau. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap misi nasional Program 3 Juta Rumah.

“Melalui penandatanganan 200 proyek ini, kami membuka akses pembiayaan yang lebih luas dan mudah bagi para pengembang,” ujar Direktur Network and Sales Division BNI, Rian Eriana Kaslan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Selain dengan para pengembang, BNI juga meneken Perjanjian Kredit Program Perumahan (KPP) dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pendukung konstruksi. Kolaborasi ini disebut sebagai bagian dari strategi percepatan pembiayaan perumahan di daerah.

Rian menegaskan langkah tersebut merupakan komitmen BNI dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

“Kami percaya inisiatif ini akan mempercepat penyediaan hunian yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Riau,” katanya melansir antaranews.

Dukungan ini disambut positif oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Ia menilai program ini tak hanya mempercepat pembangunan perumahan, tetapi juga memberi efek berganda bagi perekonomian daerah.

“Lebih dari 130 bisnis turunan di sektor properti akan ikut bergerak, dari bahan bangunan hingga jasa kontraktor,” ujarnya.

Baca Juga: Turunnya BI Rate Dongkrak Gairah Pencarian Rumah di Jabodetabek

Program 3 Juta Rumah merupakan agenda strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi. BNI menjadi salah satu bank nasional yang aktif mendukung realisasi program tersebut lewat kemitraan dengan pengembang dan pelaku usaha lokal.

Sebelumnya, pemerintah juga menggelar Akad Massal KPR Sejahtera FLPP dan Serah Terima Kunci sebagai bagian dari akselerasi program ini. Acara itu memecahkan rekor nasional sebagai akad massal terbesar, melibatkan 26.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan secara serentak.

Prosesi akad berlangsung secara hibrida: 200 MBR hadir langsung di lokasi utama bersama Presiden, sementara 24.800 lainnya mengikuti secara daring dari 90 titik lokasi perumahan di 30 provinsi di seluruh Indonesia. (*)