RM.id Rakyat Merdeka – Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Jayanta Surbakti bersyukur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil meraih piagam penghargaan Pro Aktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Piagam penghargaan tersebut diraih setelah memenuhi 9 variabel yang dipersyaratkan untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ level 3 dari 5 level yang ada. Penghargaan itu, diberikan oleh Kepala LKPP Sarah Sadiqa, pada 25 September 2025.
Jayanta mengapresiasi capaian ini dan menilai kinerja lembaganya on the track, terlebih Kemenimipas merupakan sebuah kementerian baru, dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan diundangkan tanggal 5 November 2024.
Baca juga : Wujud Komitmen Transparansi Data, Kemenimipas Luncurkan Imipas Dalam Angka
“Meskipun statusnya baru dibentuk, komitmen terhadap tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel telah ditunjukkan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). UKPBJ Kemenimipas sendiri merupakan unit yang relatif sangat muda, baru berdiri selama 9 bulan,” katanya.
Namun, dalam waktu singkat ini, UKPBJ telah menunjukkan kinerja yang progresif dan terstruktur, yang dibuktikan dengan perolehan Piagam Kematangan UKPBJ level ProAKtif pada tanggal 25 September 2025, dari kondisi sebelumnya yang belum memiliki tingkat kematangan apapun.
Dirincikannya, kapasitas pengadaan yang dikelola oleh UKPBJ ini sangat masif, melibatkan pagu pengadaan sekitar Rp 10 Triliun yang tersebar dalam 64.492 paket pengadaan. Skala ini, melayani kebutuhan operasional dari 926 Satuan Kerja di seluruh Indonesia.
Baca juga : Lepas Urusan Haji, Kemenag Fokus Ke Layanan & Pendidikan Keagamaan
Untuk mengemban tugas tersebut, katanya, UKPBJ didukung oleh 164 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) yang kompeten. Terdiri dari 4 orang PPBJ Ahli Madya, 49 orang PPBJ Ahli Muda, dan 111 orang PPBJ Ahli Pertama.
Jayanta menyampaikan penguatan pada aspek tata kelola dan organisasi perlu terus ditingkatkan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, penegakan kode etik dan manajemen risiko untuk mewujudkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang baik sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Pada aspek proses, UKPBJ berhasil mengintegrasikan seluruh fungsi pengadaan dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak, dan mengintegrasikan sistem informasi yang menghubungkan seluruh proses PBJ.
Baca juga : Ratusan Karyawan PNM Berprestasi Raih Apresiasi Wisata Umrah
“Pencapaian ini menjadi dorongan dan energi baru bagi UKPBJ Kemenimipas untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kualitas layanannya, mengingat masih ada dua level kematangan lagi yang perlu diraih, yakni level 4 Strategis dan level 5 Unggul,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
