RM.id Rakyat Merdeka – Anggota DPR sekaligus dosen tetap Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Bambang Soesatyo, menegaskan pembenahan internal partai politik (parpol) merupakan syarat mutlak untuk membangkitkan demokrasi Indonesia agar berjalan secara substantif. Parpol tidak boleh sekadar menjadi kendaraan perebutan kursi kekuasaan, melainkan harus berfungsi sebagai sekolah politik rakyat yang melahirkan kader berkualitas dan menjaga integritas sistem politik.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2024 menempatkan parpol di posisi rendah dalam hal kepercayaan publik, jauh di bawah lembaga negara lain. Kondisi tersebut menjadi peringatan keras bagi elite politik yang tidak bisa diabaikan.
“Partai politik adalah jantung demokrasi. Kalau partai dikelola dengan patronase, politik uang, dan rekrutmen asal-asalan, maka demokrasi kita hanya prosedural belaka. Demokrasi yang sehat lahir dari partai yang transparan, akuntabel, dan demokratis di dalam dirinya,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat mengajar mata kuliah “Politik Hukum dan Kebijakan Publik”, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
Baca juga : Ceramah Di Mabes Polri, UAS Tekankan Pentingnya Toleransi Beragama
Ketua DPR ke-20 dan Ketua MPR ke-15 ini menyoroti pola rekrutmen calon legislatif yang kerap mengutamakan popularitas dan isi tas daripada kompetensi. Semisal, daftar anggota DPR 2024–2029 memuat puluhan artis dan figur publik. Hal itu menandakan proses seleksi partai lebih mengedepankan daya tarik elektoral ketimbang kualitas kebijakan.
Dia menyatakan, tidak ada yang salah dengan artis menjadi wakil rakyat. Popularitas boleh jadi modal awal, tetapi kapasitas harus jadi syarat utama. “Proses seleksi harus transparan dan berbasis merit. Kalau partai mengabaikan itu, parlemen akan miskin gagasan dan miskin perjuangan bagi kepentingan rakyat,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan kembali laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait maraknya politik uang pada Pilkada 2024. Ada sekitar 130 laporan dugaan politik uang yang masuk selama masa tenang dan hari pemungutan suara. Ini menunjukkan masih kuatnya budaya transaksional yang mengikis kualitas demokrasi.
Baca juga : Dubes Abdullah Salem AlDhaheri
Diskusi Pentingnya Toleransi Untuk Perdamaian
“Fenomena ini dapat menggerus legitimasi hasil pemilu. Kita perlu penegakan hukum yang cepat dan tepat serta penguatan penegakan hukum dan keterlibatan publik untuk mengawasi,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengusulkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, memperketat kewajiban pelaporan dan audit keuangan parpol agar publik bisa mengakses siapa penyumbang dana dan bagaimana dana digunakan. Kedua, membentuk komisi etik independen di internal parpol. Ketiga, memperkuat program kaderisasi yang jelas, terukur, dan berjenjang.
“Kalau dana partai benar-benar transparan, jika kaderisasi berjalan sistematis, dan kepemimpinan partai tidak dikuasai segelintir elit, maka partai akan kembali menjadi sekolah politik rakyat. Itu yang akan menyelamatkan demokrasi kita dari stagnasi,” papar Bamsoet.
Baca juga : Bicara Di Kadin, Wamen Fajar Tegaskan Pendidikan Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, reformasi parpol tidak bisa dilakukan sendirian. Negara perlu memperkuat regulasi, masyarakat sipil dan media harus aktif mengawasi, sementara pemilih harus berani menolak politik uang.
“Perubahan akan berat, karena elite yang diuntungkan status quo tentu menolak. Tetapi jika tekanan publik kuat dan insentif untuk partai politik patuh diperjelas, reformasi bisa jadi pilihan rasional,” pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
