RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan siap menindak tegas pelaku penambangan ilegal, tak pandang bulu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya selaku pembantu Presiden harus melakukan hal yang sama. Kalau komandan sudah bilang A, jangan ada gerakan tambahan, kita juga A,” tegas Bahlil dalam program wawancara eksklusif TV, Jumat (22/8/2025) malam.
Bahlil menjelaskan, aktivitas tambang ilegal terbagi menjadi dua kategori: di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
Penambangan liar di dalam kawasan hutan umumnya dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau dengan melampaui luasan izin yang diberikan.
Sementara penambangan ilegal di luar kawasan hutan terjadi, ketika pelaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Baca juga : Sarifah Suraidah Dorong Penguatan Akses Pembiayaan Pertanian dan UMKM
“Untuk mengantisipasi pelanggaran kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan hutan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” papar Bahlil.
Dalam aturan tersebut, Satgas PKH diberi mandat menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Termasuk, perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melakukan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan.
Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua. Dengan anggota tujuh menteri, salah satunya Menteri ESDM.
Bahlil berharap, instruksi Presiden mengenai penindakan tambang ilegal dapat menjadi pedoman jelas bagi seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum. Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir.
“Ini demi menjaga kedaulatan sumber daya alam serta lingkungan hidup Indonesia,” tandasnya.
Komitmen Tegas Prabowo
Baca juga : Seru! Momen Presiden Prabowo Ikut Joget Bareng Tim Pacu Jalur Di Istana Merdeka
Komitmen tegas Presiden Prabowo untuk menindak pertambangan ilegal disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (15/8/2025).
“Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal tersebut. Dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” papar Prabowo.
Presiden menekankan, penertiban pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, demi kepentingan bangsa dan negara.
“Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita. Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Penegasan terkait hal tersebut kembali disampaikan Prabowo dalam pertemuan terbatas dengan sejumlah menteri, termasuk Bahlil, di Hambalang pada Kamis (21/8/2025).
Baca juga : Kawal Kasus Kematian Prada Lucky, Menko BG Pastikan Penegakan Hukum Transparan
Dalam pertemuan tersebut, sambung Bahlil, Presiden menggarisbawahi perlunya penataan dan penertiban seluruh aktivitas pertambangan, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Penataan tambang harus dilakukan. Karena setelah dicek oleh satgas, ada banyak kegiatan penambangan yang sudah melakukan kegiatan, tapi belum punya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Masih ilegal. Ini kita harus tertibkan. Presiden ingin ini semua ditata dengan baik,” beber Bahlil.
Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum memastikan siap menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut. Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi agenda mendesak untuk mencegah kerusakan multidimensi, sekaligus menutup potensi kerugian besar yang ditanggung negara dan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
