Backlog Perumahan di Jawa Tengah Capai 1,3 Juta Unit, Ini Penyebabnya!

Jakarta, propertyandthecity.com – Jawa Tengah masih menghadapi backlog perumahan yang tinggi. Data terbaru mencatat kebutuhan rumah yang belum terpenuhi di provinsi ini mencapai 1.332.968 unit. Angka tersebut terdiri atas backlog kepemilikan rumah dan backlog kelayakan atau rumah tidak layak huni (RTLH). 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Hardi Prasetyo, mengatakan tingginya backlog ini disebabkan salah satunya oleh harga rumah yang relatif tinggi. 

“Tantangan yang dihadapi sektor perumahan di Jawa Tengah masih cukup berat. Data awal tahun 2025 mencatat backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.332.968 unit. Penyebab utama antara lain harga rumah yang relatif tinggi,” ujar Hardi Prasetyo ditulis Senin (25/8/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menegaskan, kebutuhan rumah di Indonesia masih sangat besar. Hingga kini, sekitar 9,9 juta jiwa belum memiliki rumah, sementara lebih dari 26 juta unit rumah dikategorikan tidak layak huni.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan 500.000 unit rumah subsidi pada 2026, meningkat dari kuota 220.000 unit pada 2024 dan 350.000 unit pada 2025. 

“Kalau kita bisa menembus angka 500 ribu unit pada 2026, bahkan mendorong sampai 1 juta unit per tahun, backlog bisa selesai dalam 10 tahun,” kata Ara. 

Selain pembangunan rumah baru, pemerintah juga memperbesar alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari semula 38.000 unit, tahun ini meningkat menjadi 45.000 unit, dan ditargetkan melonjak hingga 400.000 unit pada 2026. Program ini menyasar perbaikan RTLH agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal di rumah yang lebih layak.

Seiring dengan penambahan kuota, pemerintah juga menyiapkan kemudahan regulasi. Proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini digratiskan dan dipangkas dari 45 hari menjadi hanya 10 hari. Selain itu, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP) untuk rumah subsidi resmi diperpanjang hingga Desember 2025, demi meringankan biaya kepemilikan rumah.

Baca juga: Hapernas 2025, Meutia Hatta Sebut Rumah Adalah Simbol Martabat Bagi Keluarga