Atasi Skor Kredit Buruk, Pemerintah Bahas Solusi SLIK OJK Bersama Kemenkeu

Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret untuk mengurai kebuntuan sistem kredit yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Masalah buruknya skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat banyak masyarakat gagal mengajukan KPR, termasuk program rumah subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari jalan keluar atas masalah yang juga dikeluhkan para pengembang.

“Ada berbagai masalah soal SLIK OJK yang menjadi keluhan pengembang. Pak Menteri Keuangan berkenan untuk membantu bersama OJK, agar bisa dicarikan solusi melalui kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Maruarar menilai, hambatan akibat catatan SLIK OJK ini telah menjadi masalah yang belum terselesaikan meski sudah dibahas berulang kali dengan OJK dan perbankan. Untuk itu, ia mendorong agar ada kebijakan pemutihan data SLIK bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin membeli rumah.

“Usul kami, bagaimana jika ada pemutihan SLIK untuk rakyat kecil dengan nilai tertentu. Ini penting agar mereka bisa mengajukan rumah subsidi dan tidak terus terjebak dalam lingkaran setan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan pihaknya akan segera melakukan pembahasan bersama OJK. Pertemuan dijadwalkan digelar pekan depan, dan pemerintah menargetkan solusi dapat ditemukan dalam waktu dekat.

“Kami akan rapat dengan OJK minggu depan, dan diharapkan seminggu kemudian sudah ada kejelasan. Harusnya bisa,” ujar Purbaya.

Langkah sinergis antara Kementerian PKP, Kementerian Keuangan, dan OJK ini menjadi upaya penting pemerintah dalam membuka akses pembiayaan perumahan yang lebih inklusif. Terlebih, data dari BP Tapera menunjukkan terdapat 111.258 calon debitur yang pengajuan KPR-nya tertahan di bank lebih dari enam bulan akibat kendala administratif dan skor kredit.

READ Fahri Hamzah Kritik BP Tapera, Disebut Kebanyakan Bohongi Menteri

Selain mendorong penyelesaian masalah SLIK OJK, pemerintah juga memastikan dukungan pembiayaan berkelanjutan di sektor perumahan rakyat. Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 akan tetap sebesar 350 ribu unit, sama seperti tahun ini.

Sementara itu, program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) akan meningkat signifikan dari 45 ribu unit pada tahun ini menjadi 400 ribu unit di 2026.

“Terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya. Tahun depan, program renovasi rumah naik sekitar 8–9 kali lipat. Ini bukti nyata komitmen negara menghadirkan rumah layak bagi rakyat,” pungkas Maruarar.