APBN 2026 Katalisator Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi

Nasional15 Dilihat



RM.id  Rakyat Merdeka – Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Budisatrio Djiwandono menegaskan pihaknya mendukung postur APBN 2026 yang dinilai berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

APBN 2026, disebut katalisator pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Tanah Air.

“Postur APBN 2026 memang disusun secara ekspansif, namun tetap dalam koridor disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3 persen sesuai dengan amanat UU,” kata Budisatrio, di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Diketahui, Rapat Paripurna ke-5 DPR-RI pada Selasa, (23/9/2025) telah mengesahkan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU-APBN) 2026. Komposisinya, postur belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, pendapatan Rp 3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.

“Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional,” katanya.

Baca juga : Pemerintah Gencarkan Efisiensi Anggaran untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Budisatrio menilai, APBN 2026 dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto. Mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi.

Diyakininya, implementasi program Pemerintah akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

Di saat yang sama, APBN juga diarahkan untuk menjadi jaring pengaman sosial yang dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.

“Pada penerapannya nanti, APBN 2026 harus dikelola dan dikawal agar setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal. Karena pada dasarnya program strategis nasional sudah dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun manfaatnya hanya akan terasa apabila anggaran dibelanjakan dengan cepat, tepat, dan terkelola dengan baik,” jelasnya.

READ  Dokter Kandungan Lecehkan Pasien Heboh Di Garut Pelaku Langsung Ditangkap Polisi

Terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, Budisatrio menekankan bahwa total belanja Pemerintah pusat yang akan dinikmati daerah justru lebih besar, yakni mencapai Rp 1.376,9 triliun.

Baca juga : Pemerintah Dorong Transformasi Digital, AI Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran tersebut, diwujudkan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, bantuan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.

“Penurunan TKD tidak bisa dibaca secara parsial. Justru melalui UU APBN 2026 total belanja Pemerintah pusat yang mengalir ke daerah hampir mencapai dua kali lipat angka TKD, yaitu Rp1.376,9 triliun,” ungkapnya.

Angka ini, katanya, menunjukkan semangat pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Dengan desain seperti ini, bisa dipastikan pemerataan manfaat APBN, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa.

Budisatrio menegaskan, setelah pengesahan UU APBN 2026, DPR, khususnya Fraksi Gerindra, akan menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi program-program strategis Pemerintah.

Baca juga : Kemenhub Perkuat Konektivitas Dorong Pemerataan Ekonomi

Fokus pengawasan diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran sekaligus eksekusi program yang tepat sasaran. Sehingga, anggaran bukan hanya terserap, tapi juga benar-benar memberikan dampak nyata dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan.

“Saya telah menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari setiap Komisi untuk turun langsung dan mengawal implementasi program strategis. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan,” tutupnya.

READ  Atasi Penurunan Muka Tanah, PU Siapkan Tanggul di Pesisir Teluk Jakarta


Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News


Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *