AI Alat Bantu, Bukan Pengganti Peran Jurnalis

RM.id Rakyat Merdeka – Pemerintah menegaskan, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus dimanfaatkan untuk memperkuat, bukan menggantikan peran jurnalis. Teknologi perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan agar media tetap menjadi pilar demokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat membuka webcast dengan topik “MEDIA AFTER AI: Dunia Jurnalisme Setelah Semua Berubah” di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Acara ini membahas tantangan dan peluang media di era AI, serta strategi menjaga kualitas jurnalisme. Hadir dalam acara tersebut Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi dan praktisi penyiaran Rieke Amru.

Mengawali pemaparan, Meutya menjelaskan tema yang diangkat dalam diskusi ini sangat relevan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi saat ini.

“Yang kita hadapi bersama saat ini bagaimana menjaga keberlanjutan media, kualitas demokrasi digital dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Mantan jurnalis televisi ini menukil laporan dari Assessment Alliance Journalism Independent tahun 2024. Laporan itu mencatat, sedikitnya lima media besar di Indonesia sudah memanfaatkan AI dalam proses kerja. Mulai dari pencarian data, penyusunan ide liputan, penyuntingan, hingga personalisasi konten.

Indonesia, lanjut Meutya, telah memiliki Buku Putih Etika Kecerdasan Artifisial sebagai panduan agar teknologi digunakan secara aman, transparan dan akuntabel.

Bagi jurnalisme, prinsip ini berarti setiap informasi harus bisa diverifikasi. Informasi yang didapat dari media arus utama mesti dipastikan kebenarannya.

“Proses editorial harus akuntabel dan teknologi tidak boleh mengorbankan integritas jurnalistik,” tegasnya.

Meski begitu, lebih dari 60 persen pelaku media masih khawatir terhadap implikasi etis AI pada kualitas editorial. Tantangan seperti bias algoritmik, akurasi informasi dan independensi redaksi dinilai harus diantisipasi.
Selanjutnya