Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menindaklanjuti pihak pengembang perumahan The Arthera Hill 2, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyusul laporan banjir berulang yang dikeluhkan warga.
“Kami memastikan bahwa setiap aduan masyarakat ditindaklanjuti secara serius. Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi, ditemukan bahwa memang terdapat potensi risiko banjir akibat tanggul yang jebol. Oleh karena itu, kami meminta pengembang untuk segera menyerahkan dokumen perizinan dan dokumen lingkungan secara lengkap,” ujar Tasdiyanto, Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP saat meninjau lokasi, Minggu (27/7/2025).
Kementerian PKP memanggil pihak pengembang, PT Prisma Inti Propertindo, untuk hadir dan memberikan penjelasan terkait perizinan, dokumen lingkungan, serta kajian dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek perumahan tersebut pada Senin (28/7/2025).
“Pengembang harus bisa menunjukkan bahwa pembangunan telah memenuhi semua ketentuan hukum, termasuk pengendalian dampak lingkungan. Ini penting agar masyarakat mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam hunian mereka,” jelas Tasdiyanto.
Ketua Paguyuban Warga Arthera Hill 2 Extension, Gervirio Ezra Lolowang, menyatakan bahwa warga telah enam kali mengalami banjir tanpa pernah menerima kompensasi dari pengembang. Mereka menuntut ganti rugi penuh atas kerusakan barang dan rumah.
“Kami sudah enam kali mengalami banjir sejak tinggal di sini. Yang paling utama, kami menuntut ganti rugi penuh atas semua kerugian yang sudah kami alami mulai dari barang elektronik, kasur, sampai kerusakan rumah. Belum pernah ada kompensasi satu pun dari pengembang, dari banjir pertama sampai kelima,” kata Gervirio.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga merupakan pekerja dengan penghasilan setara UMR yang harus menabung berbulan-bulan untuk membeli kebutuhan dasar rumah tangga.
Perumahan The Arthera Hill 2 diketahui memiliki 580 unit rumah, dengan sekitar 300 kepala keluarga yang telah menempati kawasan tersebut. Kondisi tanggul yang rusak dinilai warga sudah sangat mengkhawatirkan.
“Kami sudah tidak percaya lagi. Bisa dicek langsung kondisi tanggul di lapangan. Sudah sangat mengkhawatirkan,” jelas Gervirio.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan hunian yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses klarifikasi, evaluasi teknis, dan tindak lanjut akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Baca juga :
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/6-kali-kebanjiran-warga-arthera-hill-2-tuntut-ganti-rugi-ke-pengembang/
