3.000 Rumah Subsidi Dialokasikan untuk TPK dan Penyuluh BKKBN

Tangerang, Propertyandthecity.com —Pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kali ini, sebanyak 3.000 unit rumah subsidi akan dialokasikan khusus untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh yang berada di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kebijakan ini disepakati dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, di Jakarta, Kamis (15/05/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri Komisioner BP Tapera serta Dirjen Kementerian PKP.

“Malam ini, saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN,” ujar Ara.

Bukti Negara Hadir, TPK dan Penyuluh Dapat Prioritas Akses Hunian

Menurut Ara, alokasi rumah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan semua lapisan masyarakat dapat memiliki hunian yang layak. Ia menegaskan, kebijakan tersebut adalah bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas cakupan rumah subsidi.

“Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya, para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan, dan tenaga kesehatan masyarakat sudah mulai menerima kunci rumah. Sekarang giliran TPK dan penyuluh BKKBN,” kata Ara.

Ia menambahkan, alokasi rumah ini akan menggunakan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), dengan cicilan tetap dan terjangkau bagi MBR.

KPR FLPP Ditingkatkan, Rakyat Makin Mudah Punya Rumah

Kementerian PKP mencatat peningkatan signifikan dalam kuota rumah subsidi tahun ini. Dari sebelumnya 220.000 unit, kini kuota KPR FLPP naik menjadi 350.000 unit di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Target 3 Juta Rumah: Ambisi Besar di Tengah Kebijakan Tambal Sulam?

“Pemerintah benar-benar ingin memastikan rakyat punya rumah. Ini saatnya semua masyarakat, termasuk TPK dan penyuluh, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat rumah layak huni,” ujar Ara.

Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan BKKBN terkait penyediaan rumah subsidi bagi tenaga lapangan tersebut. Ara berharap, melalui kerja sama ini, para TPK dan penyuluh dapat lebih tenang dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

Wihaji: Rumah Layak Bikin Kinerja TPK dan Penyuluh Meningkat

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan dukungannya terhadap program 3 juta rumah yang dijalankan Kementerian PKP.

Baca Juga: Regulasi Ruwet Hambat Rumah MBR, HIMPERRA Desak Pemerintah Sediakan Roadmap Jelas

“Kami siap menyukseskan program 3 juta rumah. Rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan penyuluh di lapangan,” tegas Wihaji.

Menurutnya, ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau akan memberikan dorongan semangat bagi para penyuluh dan TPK dalam menjalankan fungsi pelayanan keluarga di masyarakat. (*)