117 Debitur Manfaatkan KUR Perumahan, Total Pembiayaan Sentuh Rp267 Miliar

Jakarta, Propertyandthecity.com – Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai program strategis. Hingga 4 November 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat sebanyak 117 debitur telah mengajukan pembiayaan melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP), dengan total kredit mencapai Rp267,14 miliar.

“Jadi per 4 November (2025), pukul 9, kita sudah ada yang akad dari sisi supply itu, sudah ada total 66 debitur gitu ya dari sisi supply, dan dari sisi demand ada 51 debitur,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, dalam Konferensi Pers BP Tapera di kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta Selatan, dikutip dari Antara, Rabu (5/11/2025).

Dari total pembiayaan tersebut, 86 debitur telah menerima pencairan dana sebesar Rp182,94 miliar, sementara 31 debitur lainnya masih dalam proses pencairan dengan nilai sekitar Rp84,2 miliar. Skema pembiayaan ini mencakup dua sisi, yaitu supply (pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan) serta demand (pelaku UMKM di sektor perumahan).

Program KPP telah menjangkau 16 provinsi di seluruh Indonesia. Tiga daerah dengan penyaluran terbesar adalah Jawa Barat sebesar Rp84,82 miliar, disusul Banten sebesar Rp80,54 miliar, dan Jawa Timur sebesar Rp27,12 miliar. Capaian tersebut menunjukkan pemerataan akses pembiayaan perumahan di berbagai wilayah, sejalan dengan komitmen pemerintah memperkuat sektor perumahan nasional.

Kementerian PKP menyatakan akan terus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan melalui KPP, termasuk dengan memperkuat kerja sama bersama sektor perbankan. Hingga kini, tercatat 17 bank telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) sebagai penyalur KPP, beberapa di antaranya adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, serta bank daerah seperti BPD Jabar dan BPD DIY.

Sri Haryati menuturkan, KUR Perumahan merupakan skema pembiayaan baru yang memberikan subsidi bunga hingga 5 persen bagi penerima manfaat. Skema ini dapat dimanfaatkan untuk membeli tanah, membangun, maupun merenovasi rumah. Ia menambahkan, rumah yang dibiayai juga bisa bersifat multifungsi, sehingga dapat digunakan sebagai tempat usaha, seperti toko atau bengkel.

“Dan subsidi bunga yang diberikannya luar biasa. Subsidi bunganya 5 persen, nggak pernah ada. Saat kami sosialisasi ke seluruh daerah mereka sangat mendukung baik,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat literasi dan partisipasi publik, Kementerian PKP bersama para pemangku kepentingan telah menggelar 40 kegiatan sosialisasi KPP sejak 26 Agustus 2025. Kegiatan tersebut telah menjangkau lebih dari 30.330 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, asosiasi pengembang, pelaku usaha, hingga perbankan dan BUMN yang berperan dalam ekosistem pembiayaan perumahan.

Kementerian PKP menegaskan, keberhasilan program ini merupakan hasil sinergi multipihak, melibatkan dukungan aktif dari pemerintah daerah, asosiasi pengembang, organisasi pengusaha, lembaga keuangan, dan BUMN strategis.
Selain itu, pelaksanaan KPP juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, yang memberikan arahan kebijakan, fasilitasi koordinasi, serta penguatan pada sisi pembiayaan sejak tahap awal.