10 Bulan Kementerian PKP Berjalan, Fahri Hamzah Akui Banyak Target Masih Nol

Jakarta, propertyandthecity.com – Ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah belum menunjukkan hasil menggembirakan. Meski Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah berjalan 10 bulan, sejumlah target utama belum terealisasi.

Dalam rapat evaluasi di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (13/8/2025), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih nol gitu,” ujar Fahri.

Menurutnya, Kementerian PKP justru banyak mengurus program di luar Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam Perpres, seperti kegiatan CSR hingga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Harusnya kita fokus kepada apa yang harusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita. Kan itu ada dalam mandat dari Perpres Pembentukan Kementeriannya,” katanya.

BSPS Dapat Anggaran Triliunan, Realisasi Masih Tanda Tanya

Salah satu KPI PKP adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Aturan barunya baru terbit dua pekan lalu, dengan anggaran Rp43,6 triliun untuk membedah 2 juta unit rumah.

Meski demikian, Fahri mengaku pesimis target itu dapat segera tercapai karena juknis belum selesai, belum ada sosialisasi, dan waktu yang tersisa makin sedikit.

“Saya agak pesimis ya (bedah rumah terlaksana dalam waktu dekat), karena aturannya baru, juknisnya juga sedang dibuat gitu ya, nanti belum sosialisasi dan sebagainya. Ya kita usahakan lah,” ujarnya.

Kritik Pedas Fahri Hamzah untuk BP Tapera Soal FLPP

Fahri juga menyinggung peran Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dinilainya kerap memberi informasi menyesatkan terkait tugas Kementerian PKP.

“Kayak (BP) Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri gitu lho,” kata Fahri.

Ia mengkritik BP Tapera yang seolah menganggap FLPP sebagai pekerjaan PKP, padahal anggarannya dikelola Kementerian Keuangan dan disalurkan lewat Tapera.

“FLPP itu kan di luar kita. Tugasnya Kementerian (PKP) kan cuma membantu kepada Kementerian Keuangan supaya keluar anggaran. Anggaran itu ada di kita enggak? Enggak ada. Itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan, dipindahin ke Tapera. Cuma Tapera itu menganggap seolah-olah ini pekerjaan Kementerian. Itu bohong dia,” lanjut Fahri.

Fahri juga mengkritik segmentasi penerima KPR yang dilakukan BP Tapera.

“Coba lihat Undang-undang Tapera. Orang itu setelah setahun baru boleh dapat jatah rumah. Artinya harus anda membangun basis keanggotaan. Baru orang itu bisa punya lahan. Baru orang itu bisa mengantre untuk punya rumah subsidi,” ungkapnya.