Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi Usai Putusan MK Pemilu

RM.id Rakyat Merdeka – Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah terus berlanjut.

Ada yang secara tegas mengatakan jika putusan MK ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Ada juga yang memunculkan ide baru pascaputusan MK.

Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Jazil mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD saja.

Usulan dari Jazil ini sebenarnya bukan ide baru. Karena Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD seperti di era Orde Baru.

Usulan itu, disampaikan Prabowo dalam acara puncak HUT ke-60 Golkar di Bogor, Jawa Barat, pada 12/12/2024.

Saat itu, Prabowo menilai pilkada oleh DPRD lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya. “Dan kita tidak boleh malu mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang saya lihat lesu juga,” ujar Prabowo.

Bahkan, jauh sebelumnya, Ketua MPR periode 2009-2024, Bambang Soesatyo menyampaikan gagasan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

“Kalau dikembalikan ke DPRD gampang kita nyaleg paling cuma 60 orang tiap DPRD-nya, gampang kita memonitornya. Kemudian nilai biaya poliik juga rendah. Kalau biaya ini dialihkan kepada kebutuhan yang mendesak infrastruktur dan segla macem itu jauh lebih manfaat,” ujar Bambang kepada wartawan 2018.

Apapun usulannya, Jazil memandang kepala daerah dipilih melalui DPRD akan lebih efektif dan hemat biaya.