Jakarta, propertyandthecity.com – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas berlebih bagi anggota DPR dihentikan. Permintaan ini muncul karena kondisi ekonomi masyarakat sedang tertekan oleh pajak, sementara di sisi lain anggota DPR RI justru menerima tunjangan perumahan hingga Rp50 juta per bulan. Jumlah tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kehidupan rakyat kebanyakan.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengatakan bahwa politik bukan hanya soal aturan atau kesepakatan antarfraksi, melainkan juga harus memegang nilai-nilai etik, empati, dan simpati. Menurutnya, tiga hal ini penting agar DPR tetap mendapat kepercayaan rakyat.
“Ukuran utama bukan hanya soal kesepakatan antarfraksi, tetapi juga apakah DPR mampu mengukur diri. Rakyat mempertanyakan kinerja DPR, sementara di sisi lain tunjangan yang diterima jumlahnya jauh dari ukuran kehidupan rakyat kebanyakan,” ujarnya.
Said menambahkan, ukuran pemberian tunjangan tidak cukup hanya berdasarkan kesepakatan antarfraksi. DPR, katanya, harus mampu mengukur diri dengan melihat situasi nyata yang sedang dihadapi rakyat.
Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa pimpinan Fraksi PDIP telah mengingatkan semua anggotanya untuk selalu memiliki sense of crisis, bersikap tepo sliro (toleran dan tahu diri), serta terus mawas diri. Hal ini penting karena DPR merupakan etalase yang selalu diawasi oleh masyarakat.
“Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR sendiri telah memberi peringatan terhadap anggota-anggota fraksi kami untuk memiliki sense of crisis, bisa tepo sliro, dan memerintahkan untuk terus mawas diri, sebab DPR adalah etalase, dimana hak rakyat untuk mempersoalkan semua hal yang dianggap hal menyimpang dan tidak patut,” tambahnya.
Atas pertimbangan pertimbangan diatas Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami kedepannya.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/tunjangan-rumah-dpr-rp50-juta-dinilai-berlebihan-pdip-minta-dihentikan/
