RM.id Rakyat Merdeka – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan melalui program pemberdayaan, berdasarkan prinsip 3A (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI).
Hal ini disampaikan Deputi Bidang II Pendistribusian dan Pendayagunaan Imdadun Rahmat, mengatakan, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS): Pengelolaan Kawasan Perbatasan” Kamis (9/10/2025).
“Terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada BNPP atas komitmen kerjasama strategisnya yang dibangun bersama BAZNAS dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” kata Imdadun.
Imdadun menjelaskan dalam undang-undang pengelolaan zakat ada tiga kata kunci, bahwa pengelolaan zakat itu harus dikaitkan dengan agenda bangsa ini, pertama peningkatan kesejahteraan masyarakat, kedua, penanggulangan kemiskinan dan ketiga, mengurangi kesenjangan sosial.
Baca juga : Kemenag Dorong Wakaf Uang Jadi Gaya Hidup Masyarakat
“Hal ini sudah sangat tepat kerja sama ini, BNPP, TNI dan BAZNAS telah menandatangani MoU dan pagi ini kita akan menandatangani PKS sebagai tindak lanjutnya,” kata Imdadun.
Ia berharap, kerja sama ini akan menjadi landasan bagi program-program kerja sama yang sinergis antara BNPP dengan BAZNAS dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
“Alhamdulillah sinergi antara BNPP dan BAZNAS tidak hanya di atas kertas tapi sudah kita implementasikan di berbagai tempat antara lain, seperti pembangunan sarana ibadah dan pembelian makanan bergizi untuk masyarakat perbatasan dan program beasiswa,” ujarnya.
Terakhir, Imdadun berharap melalui kerja sama ini juga nantinya dapat meningkatkan penghimpunan zakat di daerah-daerah, sehingga berkontribusi lebih besar dalam upaya mensejahterakan masyarakat di masa-masa mendatang.
Baca juga : BAZNAS Dorong Penguatan ZIS Di Daerah, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
“Dan yang paling penting di dalam pengelolaan zakat kami mengacu pada 3A, aman syar’i, aman regulasi dan aman NKRI untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat,” kata Imdadun.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, menyampaikan terima kasih kepada BAZNAS atas komitmennya bersama BNPP dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di daerah perbatasan.
“Mudah-mudahan dengan niat mulia ini membawa manfaat dan membawa pengaruh untuk keutuhan NKRI dan memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat kita di wilayah perbatasan,” kata dia.
Ramses menambahkan, ada sekitar 55 kabupaten/kota di wilayah perbatasan dengan 204 kecamatan yang membutuhkan sentuhan dan manfaat dari kerja sama ini. Bukan hanya dalam segi pendidikan, kesehatan, transportasi, jalanan, bahkan ada daerah-daerah yang untuk listrik dan sinyal internet saja bersumber dari negara tetangga.
Baca juga : KLH Teken Tiga Kerja Sama Internasional Perkuat Pasar Karbon RI
Ia berharap dengan kerja sama ini membuat masyarakat perbatasan lebih diperhatikan oleh negara. Jangan sampai mereka merasa diasingkan di negerinya sendiri yang bisa berdampak menurunkan semangat nasionalisme mereka.
“Sekali lagi kami atas nama BNPP berterima kasih mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang bisa segera aksi. Di sini kita tidak bisa secara langsung 204 kecamatan tapi secara bertahap sehingga program dari BAZNAS bisa secara simultan dengan kegiatan-kegiatan kementerian lain maupun yang menjadi konsen dari BNPP sendiri,” kata Ramses.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
