BUDI RAHMAN HAKIM
RM.id Rakyat Merdeka – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sekolah gratis untuk jenjang SD dan SMP, baik untuk negeri maupun swasta, seperti oasis yang menyegarkan dalam dunia pendidikan di negeri ini. Banyak pihak gembira dengan putusan ini. Dengan putusan ini, diharapkan tidak ada lagi anak di usia wajib belajar yang mengalami putus sekolah. Tidak ada lagi juga orang tua yang harus meminjam uang dari sana-sini demi biaya sekolah anak mereka.
Namun, dari sisi implementasi, ada banyak tantangan yang dihadapi Pemerintah untuk melaksanakan putusan ini. Upaya menggratiskan sekolah swasta bukan hal mudah. Sebab, sekolah swasta ada di Indonesia sangat bermacam-macam. Ada yang berbasis keagamaan, ada yang berbasis sosial, ada yang berbasis kedaerahan, ada yang berbasis komunitas, ada juga yang berbasis pendidikan internasional.
Segmen sekolah swasta juga beragam. Ada yang bersegmen kalangan masyarakat kecil, ada yang bersegmen kalangan menengan, ada juga yang bersegmen kalangan elite. Dari segmen ini, kemudian memunculkan perbedaan fasilitas dan biaya.
Baca juga : Sulitnya Batasi BBM Subsidi
Untuk segmen kalangan masyarakat kecil, biayanya relatif murah. Operasional masih setara dengan sekolah negeri. Bahkan, di daerah-daerah, mungkin lebih kecil lagi.
Namun, untuk segmen kelas menengah dan elite, biayanya cukup mahal. Bahkan, untuk pendaftaran masuknya saja, ada yang mencapai Rp 40 juta. SPP bulannya juga sangat tinggi. Yang termurah berkisar Rp 1 juta. Yang elite, bisa di atas Rp 5 juta. Jika sekolah swasta semacam itu didanai Pemerintah dan digratiskan juga, tentu akan menyedot APBN yang sangat besar.
Untuk itu, sebelum menjalankan putusan ini, Pemerintah harus melakukan pemetaan yang sangat detail. Mulai dari jumlah kucuran dana operasional, sampai teknis-teknis fasilitas yang diberikan oleh sekolah swasta.
Baca juga : Menabung Air Hujan
Jika dana operasional yang diberikan ke sekolah swasta dipukul rata, jelas tidak bisa membuat sekolah-sekolah elite tadi bisa gratis. Misalnya, dana operasional yang disediakan Rp 300 ribu per anak per bulan. Bagi sekolah elite, dana ini tidak ada apa-apanya. Untuk membayar fasilitas sekolah dan gaji para guru, tidak akan cukup.
Di sisi lain, murid di sekolah elite adalah anak dari para orang kaya. Gaji dan pendapatan orang tuanya dua digit per bulan, bahkan ada yang mencapai tiga digit. Mereka tidak membutuhkan bantuan dana itu, misalnya Rp 300 ribu per bulan.
Di sinilah diperlukan ketelitian Pemerintah dalam mengimplementasikan putusan MK itu. Dalam tempo yang singkat menjelang tahun ajaran baru, Pemerintah harus berpacu dengan waktu dalam menyusun aturan teknis untuk melaksanakan putusan MK itu.
Baca juga : Tetap Waspada Ancaman Banjir
Andaipun putusan itu tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh di tahun ajaran baru nanti, Pemerintah harus bisa membuat skala prioritas. Misalnya, menggratiskan sekolah swasta yang ada di daerah-daerah atau sekolah swasta yang selama ini banyak menampung warga kecil. Karena, siswa di sekolah-sekolah tersebutlah yang membutuhkan biaya gratis. Bukan siswa sekolah swasta elite dan internasional yang ada di kota-kota besar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
