RM.id Rakyat Merdeka – Grup Artha Graha menyampaikan tanggapan resmi menyikapi pemberitaan yang mengaitkan nama Tomy Winata dan Grup Artha Graha dengan sejumlah pihak dalam rencana pembangunan bisnis pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Grup Artha Graha menegaskan tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan pihak-pihak politik terkait pembangunan bisnis di kawasan tersebut melalui PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).
Grup Artha Graha memastikan, sejak awal selalu menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, profesionalisme, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, khususnya yang melibatkan unsur politik.
PT Palma Hijau Cemerlang yang berafiliasi dengan Grup Artha Graha memang terlibat dalam kegiatan di kawasan Taman Nasional Komodo. Namun fokus utamanya bukanlah pengembangan bisnis pariwisata masif, melainkan mendukung program konservasi melalui Perjanjian Penguatan Fungsi Kawasan bersama Balai Taman Nasional Komodo.
“Komitmen kami di kawasan ini bertumpu pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan,” terang Komisaris Utama PT KWE Erick Hartanto, dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (14/9/2025).
Baca juga : Setor Rp 225,6 Triliun Ke Negara, Pertamina Perkuat Ekonomi Nasional
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemulihan habitat, pengelolaan sampah dan limbah khususnya di pesisir dan laut, edukasi lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan, pengawasan serta perlindungan kawasan, serta pelibatan masyarakat lokal agar dapat turut serta menjaga kelestarian Pulau Padar dan sekitarnya.
“Kami juga perlu meluruskan bahwa desain bangunan yang beredar di sejumlah pemberitaan merupakan rancangan lama dari pengelola sebelumnya,” kata Erick.
Dia memastikan, saat ini belum ada rencana pembangunan baru di Pulau Padar. “Justru, rancangan lama tersebut tengah dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek kelestarian ekosistem serta aspirasi masyarakat adat di sekitar kawasan Taman Nasional Komodo” terang Erick.
Terkait isu yang menyebut adanya keterlibatan pejabat dalam mempermudah proses perizinan, dia memastikan, hal itu tidak benar. “Kami menegaskan bahwa seluruh perizinan usaha diajukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun,” tegasnya.
Baca juga : Perusahaan Tertarik IPO Tunggu Pasar Kondusif
Hal ini menjadi bukti komitmen Grup Artha Graha terhadap kepatuhan hukum, prinsip tata kelola yang baik, serta standar konservasi internasional yang berlaku.
Dengan demikian, lanjut dia, sejumlah informasi yang beredar sebelumnya tidak sepenuhnya mencerminkan data dan fakta yang ada di lapangan. Melalui klarifikasi ini, Grup Artha Graha ingin menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan, beretika, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
“Kami memandang kritik dan pandangan dari masyarakat adat maupun publik luas sebagai masukan yang sangat berharga. Sebab, prinsip utama kami adalah bahwa keberlanjutan lebih penting daripada ekspansi,” ucap Erick.
“Karena itu, kegiatan nyata kami di lapangan lebih difokuskan pada aksi konservasi. Seperti pembersihan pantai, pengurangan sampah plastik, hingga penanaman pohon bersama masyarakat,” pungkas Erick.
Baca juga : Pemerintah-Rakyat Harus Terus Dialog
Group Artha Graha percaya bahwa konservasi hanya dapat berjalan bila dilakukan secara kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga manfaatnya nyata bagi lingkungan, masyarakat, serta keberlanjutan Taman Nasional Komodo sebagai warisan dunia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
