Tahun Penentu Kebangkitan dan Kepastian Pembangunan IKN

Pembangunan IKN, ibu kota baru Republik Indonesia, masih menyisakan tanda tanya besar. Di balik hutan Kalimantan, megaproyek ini menyedot anggaran puluhan hingga ratusan triliun rupiah dengan target ambisius di tengah tantangan ekonomi dan politik.

baca juga, Anomali Anggaran Perumahan Dan Keberpihakan Pemerintah Sektor Perumahan

Janji Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia pada 2024 telah lewat. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, IKN kembali ditargetkan beroperasi penuh pada 2028. Namun, benarkah mimpi itu akan terwujud?.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan dua titik tonggak penting yang akan menjadi acuan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terletak di Kalimantan Timur ini. Milestone tersebut, yang terencana untuk tahun 2025 dan 2028, merupakan langkah besar dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern di Indonesia.

Dalam keterangannya pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang digelar pada 30 Desember 2024, Basuki menyebutkan bahwa di tahun 2025, Otorita IKN menargetkan kesiapan hunian, kantor pemerintahan, dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk pasokan air, listrik, serta fasilitas pertokoan, yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mulai bermigrasi ke IKN.

Selanjutnya, pada 2028, infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif akan selesai, termasuk kantor dan hunian para pejabat. “Saya kira kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028. Di 2028, kita akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif,” kata Basuki.

Target tersebut tak hanya sekedar rencana, namun juga sebagai bagian dari langkah strategis dalam mempercepat pembangunan IKN, termasuk dalam hal perencanaan infrastruktur yang matang dan penguatan investasi.

IKN Pusat Pemerintahan Baru

Pembangunan IKN tidak hanya berkisar pada sektor eksekutif saja. Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, sebagai bagian dari tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baru. Pada waktu tersebut, infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif sudah mulai dapat difungsikan, dengan sejumlah sarana dan prasarana lainnya sudah siap digunakan.

“Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada 2028,” ujar Basuki. Persiapan terus berjalan, di antaranya pemetaan lokasi pembangunan jalan yang dimulai pada Januari 2025.

Selain itu, pertemuan dengan investor terkemuka juga telah dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan sarana layanan perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara. Layanan perbankan ini dijadwalkan akan beroperasi pada kuartal I tahun 2026, untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang akan menetap di IKN.

Tambahan Anggaran Pembangunan

Seiring dengan rencana ambisius ini, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, menekankan bahwa pembangunan IKN membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis, terutama dalam hal konektivitas dan penyelesaian kawasan yudikatif serta legislatif.

Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persoalan anggaran. Target investasi sebesar Rp 100 triliun pada tahun 2025 juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Pasalnya, pada tahun 2024, realisasi investasi baru mencapai Rp 58 triliun.

Pada Desember 2024, Basuki mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 8,1 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk konektivitas di IKN, yang menjadi kunci dalam mendorong mobilitas dan perkembangan kawasan ini.

“Tambahan anggaran ini diperlukan untuk konektivitas dan penyelesaian kawasan yudikatif serta legislatif,” ujar Basuki diucap ulang Diana. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi yang terintegrasi.