RM.id Rakyat Merdeka – Supaya roda pemerintahan tidak menyimpang, tapi tetap berjalan on the track sesuai cita-cita bangsa, maka dibutuhkan penyeimbang yang berperan melakukan check and balance. Karena itu, keputusan PDIP yang tidak mau beroposisi, juga tidak mau masuk koalisi, tapi memilih jadi penyeimbang, disambut positif oleh banyak pihak.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai, keputusan PDIP sebagai penyeimbang adalah hal pilihan yang baik.
“Yang disampaikan Ibu Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan, dengan menjadi penyeimbang Pemerintah, itu sesuatu yang baik. Tidak ada salahnya,” kata Prasetyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Prasetyo menerangkan, Pemerintahan Prabowo Subianto perlu dikawal agar berjalan on the track. Kekuatan penyeimbang diperlukan agar program dan kebijakan Pemerintah, berjalan sesuai tujuan dan mencapai keberhasilan.
“Memang butuh check and balance, masukan, dan penyeimbang,” ucap Prasetyo.
PDIP pun sudah final dengan sikap ini. Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menegaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Pihaknya memandang, penyeimbang merupakan sebutan yang paling tepat.
Baca juga : Riduan Diyakini Mampu Perkuat Kinerja Mandiri
“Jadi mitra kritis sekaligus mitra strategis. Diksi penyeimbang ini paling pas bagi posisi kami dalam dinamika Pemerintahan Indonesia, setidaknya lima tahun ke depan di Pemerintahan Prabowo,” jelas Aryo, kepada Rakyat Merdeka, Senin malam (4/8/2025).
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menambahkan, pihaknya akan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberi solusi bila ada penyimpangan kebijakan.
“Kalau Pemerintah benar, PDIP akan mendukung, tapi kalau kurang tepat, kami akan memberikan solusi alternatif,” ucap Said, lewat keterangannya, Senin (4/8/2025).
Dia mengakui, arah politik Banteng memang tak mengambil sikap oposisi keras. Namun, memilih menjadi pengontrol pemerintahan dari luar kabinet.
Sampai saat ini, PDIP tidak bergabung ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Politikus senior PDIP Yasonna H Laoly menambahkan, Megawati telah memberi arahan kepada seluruh kader untuk menjalankan fungsi kontrol dan mendukung kebijakan strategis negara. “Kita dukung pemerintahan Pak Prabowo, walaupun kita berada di luar kabinet,” tuturnya.
Baca juga : Sumbang Ekspor Rp 239 Triliun, Industri Mamin Topang Perekonomian Nasional
Parpol-parpol koalisi happy dengan sikap PDIP ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Pemerintah butuh pengawasan dari partai politik selain dari dalam koalisi.
“Saya menyimak pidato Bu Mega, mendukung bukan berarti tak ada kritik yang membangun. Nah, itu memang yang diperlukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai, langkah PDIP merupakan hak masing-masing partai di negara demokrasi. Sikap itu juga sudah diperhitungkan. “PKS menghormati pilihan masing-masing partai,” ujar Al Muzzammil.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga menyambut baik sikap PDIP yang memilih sebagai partai penyeimbang. “Di dalam dan luar pemerintahan sama baiknya. Kami mengapresiasi,” tuturnya, lewat pesan singkat.
Ketua DPP Partai Demokrat Yan Harahap memandang, sikap politik PDIP justru memperkaya dinamika kehidupan berbangsa. Demokrat menilai, istilah penyeimbang bukan hal baru. Sebelum bergabung dalam pemerintahan saat ini, Demokrat pernah menempuh posisi serupa.
“Yang paling penting, di dalam maupun di luar, semua partai punya tanggung jawab. Menjaga arah kebijakan agar tetap sejalan dengan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” jelasnya lewat keterangannya.
Baca juga : Tata Kelola Parkir Di DKI Mendesak Diperbaiki
Sebelumnya, Megawati mengatakan, PDIP tak memposisikan diri sebagai oposisi, juga tak membangun koalisi kekuasaan. “Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” tegas Mega, saat Kongres VI PDIP, di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Mega menegaskan, peran PDIP memastikan pembangunan nasional berjalan pada rel konstitusi. Dia menggaransi tetap bersikap kritis dan tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai Pancasila, keadilan sosial, dan hukum yang berlaku.
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden ke-5 RI itu.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, sikap Mega merupakan langkah politik yang cerdas. Dengan langkah ini, PDIP tidak akan kena “getah” jika pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populis.
“Di saat yang sama, mengirim sinyal perdamaian kepada kekuasaan bahwa PDI Perjuangan tak akan menjadi oposisi dalam pengertian yang negatif atau destruktif,” terang Burhanuddin.
Dia melihat, sejatinya Presiden Prabowo ingin PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Ini terlihat dari berbagai gestur aktif dan komunikasi politik dilakukan Prabowo. Namun, PDIP telah memilih jalannya sendiri sebagai partai penyeimbang dengan arah politik tak konfrontatif.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
