Saran Bawaslu Nunukan Optimalkan Kaderisasi Untuk Rekrutmen Calon Pemimpin

Nasional3 Dilihat



RM.id  Rakyat Merdeka – Lemahnya proses kaderisasi masih menjadi salah satu persoalan utama partai politik (parpol) di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan mendorong parpol lebih serius dan memaksimalkan kaderisasi dalam merekrut calon pemimpin.

“Problem utama partai politik saat ini soal rekrutmen dan ka­derisasi. Padahal, partai politik merupakan kendaraan utama dalam mencetak calon-calon pemimpin masa depan,” kata Ketua Bawaslu Nunukan Muhammad Yusran, Kamis (12/6/2025).

Menurut Yusran, proses rekrutmen tidak boleh hanya dilakukan menjelang momentum pemilu, tetapi harus berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Dia menekankan pentingnya pembinaan kader sejak dini agar dapat melahirkan pemimpin berkualitas di tingkat lokal hingga nasional.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan politik, Bawaslu Nunukan menggelar Sekolah Parlemen yang melibatkan organisasi sayap partai, khususnya yang berbasis pemuda. Program ini bertujuan mengaktifkan kembali peran organisasi sayap partai yang dinilai belum maksimal.

“Kita melihat organisasi sayap partai politik, terutama kalangan muda, cenderung mati suri. Yang aktif hanya partai induknya, itu pun menjelang pemilu saja. Ini yang ingin kita ubah,” tegas Yusran.

Baca juga : KPK Menduga Dipakai Untuk Beli Private Jet

Selain mendorong kaderisasi partai, Bawaslu Nunukan juga memprioritaskan pendidikan politik di luar masa tahapan pemilu.

Yusran menjelaskan, pada saat tahapan pemilu berlang­sung, fokus Bawaslu lebih pada pengawasan, sehingga ruang untuk pendidikan politik men­jadi terbatas.

“Karena di dalam tahapan pemilu itu banyak pekerjaan pengawasan yang harus dilakukan. Jadi, pendidikan politik justru bisa lebih fokus kita jalankan di luar tahapan,” ujarnya.

Menurutnya, program pendidikan politik akan kembali digalak­kan pada akhir 2027 atau awal 2028, menjelang pemilu mendatang. Saat itu, Bawaslu akan kembali menyasar masyarakat dan partai politik sebagai target utama dalam meningkatkan literasi demokrasi.

READ  Sukseskan Program CKG Wapres Minta Sosialisasi Jangkau Masyarakat Luas

“Kita mulai merumuskan gagasan-gagasan untuk meningkatkan literasi politik, baik bagi warga maupun partai politik,” tambahnya.

Dia menegaskan, pemilu merupakan instrumen utama demokrasi. Karena itu, menjaga integritas pemilu bukan saja menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), tetapi juga tugas bersama, terutama masyarakat dan partai politik.

Baca juga : Boy Thohir Terinspirasi Kedermawanan Bill Gates

“Semua pihak, kita dorong berpartisipasi untuk menjaga pemilu berintegritas,” jelasnya.

Bawaslu, kata Yusran, menekankan pentingnya pendidikan politik kepada dua elemen utama.Yakni, masyarakat umum dan partai politik.

Dia mengatakan, evaluasi selama ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang dilaku­kan saat tahapan pemilu kurang efektif, sehingga pendekatan ini lebih tepat dilakukan di luar tahapan resmi.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yakobus Malyantor Iskandar mendu­kung Sekolah Parlemen sebagai upaya peningkatan edukasi politik bagi generasi muda.

Menurutnya, kegiatan yang digagas Bawaslu Nunukan bersama Pemerintah Provinsi Kaltara ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Sekolah Parlemen adalah cara konkret untuk meningkatkan kualitas demokrasi, baik dalam konteks pemilu maupun pemili­han secara umum,” ujarnya.

Baca juga : Teluk Bintuni Jadi Tulang Punggung Energi Nasional

Yakobus menilai, peran generasi Z dalam proses demokrasi, mengingat kelompok ini men­cakup sekitar 21 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kalimantan Utara.

Dia berharap, generasi muda tidak hanya aktif memilih, tetapi juga turut menjadi pengawas partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.

“Gen Z ini berada pada posisi strategis. Harapannya, mereka bisa menjadi agen perubahan yang tidak hanya memilih, tetapi juga mengawasi proses demokrasi,” jelasnya.

Dia yakin, keterlibatan Gen Z dalam kegiatan edukatif seperti Sekolah Parlemen akan mampu membentuk karakter pemilih yang kritis, sadar hukum, dan bertanggung jawab.

READ  PP Persis Minta Kasus Penembakan 3 Anggota Polisi di Lampung Diusut Tuntas

Bawaslu Kalimantan Utara pun, kata Yakobus, terus men­dorong program serupa agar edukasi politik bisa menjangkau lebih banyak kalangan muda di daerah.

“Ini fondasi penting untuk membangun demokrasi lokal yang berintegritas. Edukasi politik yang berkelanjutan akan memperkuat peran masyarakat, khususnya pemilih muda, dalam menjaga kualitas pemilu kita,” tutup Yakobus.


Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News


Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.





Source link

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *