Regulasi Tekstil Perlu Kajian Komprehensif dan Berkeadilan

RM.id Rakyat Merdeka – Sektor tekstil nasional saat ini berada dalam fase pemulihan setelah terdampak tekanan berat akibat pandemi dan berbagai disrupsi global.

Di tengah upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembalikan daya saing industri ini, muncul kekhawatiran atas tekanan regulasi dari sejumlah kelompok yang justru dapat menghambat proses pemulihan.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyebut fenomena ini sebagai bentuk premanisme regulasi, yaitu upaya sistematis dari kelompok tertentu yang memaksakan kepentingannya melalui desakan terhadap kebijakan publik.

“Sering kali desakan tersebut dibungkus dalam narasi yang seolah mewakili kepentingan nasional atau industri secara keseluruhan,” ujar Fernando dalam keterangannya, Senin (30/6/2025).

Salah satu kasus yang disorot adalah desakan dari Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) terkait pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang polyester dari China.

Usulan tersebut sempat ditolak oleh pemerintah karena dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap industri hilir, khususnya tekstil dan garmen, serta berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar.

Fernando menilai, keputusan pemerintah menolak usulan itu sebagai langkah yang tepat dan didasarkan pada analisis dampak yang menyeluruh.
Selanjutnya