Program Renovasi Rumah Dinilai Lambat, DPR Minta Proses Dipermudah dan Cepat

Jakarta, propertyandthecity.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi prioritas utama kementeriannya pada 2026. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 10,895 triliun, sekitar Rp 8,9 triliun atau 81,69 persen dialokasikan khusus untuk merenovasi 400 ribu rumah.

“Untuk mempertimbangkan daerah termiskin, daerah terluar dan yang kesenjangan rasionya tinggi itu sebesar Rp 8,9 triliun dengan target 400 ribu unit. Dan ini adalah 81,69 persen dari total anggaran Kementerian kami. Jadi anggaran kami 81,69 persen itu untuk BSPS. Artinya DPR dan pemerintah sepakat ini program yang sangat-sangat prioritas,” kata Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Sejalan dengan itu, Komisi V DPR RI menyambut baik rencana ini, namun meminta agar proses verifikasi calon penerima BSPS dipercepat agar renovasi rumah dapat segera terealisasi. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengatakan sebagian besar anggaran Kementerian PKP pada tahun depan difokuskan pada BSPS sehingga pelaksanaannya membutuhkan kesiapan teknis yang matang.

“Hampir Rp 9 triliun itu untuk BSPS, jadi memang fokusnya ke situ. Ini juga sejalan dengan visi-misi dari Bapak Presiden yang kemudian Bapak jalankan dalam rangka mengejar (program) 3 Juta Rumah,” ujar Mori.

Selain itu, Mori menambahkan, pengalaman pada 2025 menunjukkan proses verifikasi berjalan cukup lama. Ia mengusulkan agar pelaksanaan BSPS dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 30 ribu rumah dan dilanjutkan tahap berikutnya setelah verifikasi selesai.

Di sisi lain, anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan bahwa BSPS menjadi program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ia berharap dengan bertambahnya jumlah bantuan, lebih banyak warga dapat merasakan manfaat program ini.

“Sekarang program BSPS ini tambah banyak. Jadi harapannya pastinya Komisi V aspirasi BSPS untuk kita bisa lebih banyak lagi dari sebelumnya. Lebih banyak lagi supaya kita bisa bantunya makin banyak untuk masyarakat,” kata Novita.

Lebih jauh, Novita meminta agar persyaratan calon penerima disederhanakan karena beberapa rumah yang membutuhkan renovasi terkendala aturan teknis, seperti syarat lantai berkeramik.

“Saya di momen rapat ini memohon persyaratan-persyaratannya juga mohon untuk disederhanakan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa BSPS juga sebaiknya menyasar warga terdampak bencana, misalnya di wilayah Majenang, Cilacap, yang rumahnya rusak.

Selain itu, Mori Hanafi juga menekankan keterbatasan personel di daerah menjadi salah satu penyebab lambatnya proses verifikasi. Selain itu, data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) yang digunakan belum diperbarui sehingga tidak mencerminkan kondisi nyata rumah yang membutuhkan bantuan.

Dengan demikian, pemerintah berharap pelaksanaan BSPS dapat berjalan efektif, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendorong dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi, pertumbuhan UMKM, dan sektor pariwisata di wilayah yang mendapatkan bantuan.

Dengan mekanisme bertahap dan perhatian khusus pada daerah termiskin serta wilayah terluar, program BSPS diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.