RM.id Rakyat Merdeka – Presiden Prabowo Subianto menabuh genderang perang melawan tambang ilegal dan penyelundupan kekayaan alam. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah merampas aset senilai Rp 7 triliun dari enam smelter untuk negara.
Aset Barang Rampasan Negara (BRN) ini diserahkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada PT Timah Tbk, di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin (6/10/2025). Presiden Prabowo menyaksikan langsung penyerahan aset ini.
Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang. Mulai dari Kejagung kepada Kementerian Keuangan, dilanjutkan kepada Danantara, dan akhirnya diteruskan kepada PT Timah Tbk.
BRN yang diserahkan mencakup beragam aset bernilai besar. Antara lain: 6 smelter, 108 unit alat berat, 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer), 94,47 ton crude tin dalam 112 balok, aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton), logam timah Rfe 29 bundle (29 ton), 1 unit mess karyawan, 53 unit kendaraan, 22 bidang tanah seluas 238.848 meter persegi, 195 unit alat pertambangan, 680.687,6 kilogram logam timah, serta uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp 202,7 miliar, 3.156.053 dolar AS, 53.036.000 yen Jepang, 524.501 dolar Singapura, 765 euro, 100.000 won Korea, dan 1.840 dolar Australia. Enam smelter yang dimaksud adalah PT SIP, CV VIP, PT MCM, PT TI, PT SBS, dan PT RBT.
Prabowo mengatakan, penyerahan ini menjadi langkah besar Pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah. “Kita bersama-sama menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melanggar hukum,” tegasnya, saat memberikan kata sambutan.
Kepala Negara menerangkan, nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. Nilai itu belum termasuk tanah jarang, yang bisa bernilai jauh lebih besar.
Baca juga : Pengembalian Duit Korupsi Kuota Haji Mendekati 100 M
“Tanah jarang monasit itu bisa sangat besar nilainya. Satu ton bisa mencapai ratusan ribu dolar, bahkan 200 ribu dolar,” terangnya.
Prabowo menambahkan, total kerugian negara akibat tambang ilegal oleh enam perusahaan di kawasan PT Timah mencapai sekitar Rp 300 triliun. “Ini kebocoran besar yang harus kita hentikan,” tegasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini menerangkan, enam perusahaan tambang di kawasan PT Timah itu melakukan aktivitas tanpa izin. Yang terlibat dalam kasus ini sudah dihukum. “Kejaksaan sudah menyita enam smelter,” imbuhnya.
Dia menegaskan, langkah penyitaan dan pengembalian aset kepada negara menjadi bukti keseriusan Pemerintah memerangi penyelundupan dan tambang ilegal. Langkah ini sebagai bentuk penegakan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang ekonomi kerakyatan.
“Tekad kita membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” tegas mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo lalu mengapresiasi kinerja yang dilakukan aparat hukum. Dia meminta, ke depannya, TNI, Polri hingga Kejaksaan Agung terus berikhtiar mengamankan kekayaan negara di seluruh Indonesia.
Baca juga : Setelah 27 Hari Pencarian, 7 Jenazah Pekerja Freeport Ditemukan
“Ini prestasi yang membanggakan, sehingga tolong diteruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” pinta Prabowo.
Usai berhasil mengembalikan uang negara dari perusahaan tambang yang merampok di kawasan hutan, kini Kejaksaan Agung fokus dengan fenomena penambangan ilegal di perairan. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus memantau aktivitas tambang ilegal dari setiap sudut. “Perambahannya sekarang di laut,” ujarnya.
Dia menerangkan, aktivitas penambangan di wilayah laut lebih mudah daripada di hutan. “Kalau di laut kan ini teknologi sangat mudah. Disedot, dinaikkan, diurai di atas, selesai gitu,” jelasnya.
Karena itu, kata Jaksa Agung, pengawasan terhadap aktivitas ilegal menjadi sangat penting. “Itu yang perlu diawasi,” urainya.
Mendapat Apresiasi
Langkah Pemerintah menyita aset-aset tambang ilegal ini mendapat apresiasi dari banyak pihak. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut, langkah Prabowo menertibkan smelter ilegal merupakan koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan.
“Yang dilakukan Pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi,” ucap Fakhrul.
Baca juga : Tak Hadiri HUT TNI di Monas, Jokowi Tak Boleh Terpapar Panas
Dia menerangkan, lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Babel. Selama bertahun-tahun, negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal. Penyebabnya, tata kelola sektor pertambangan yang lemah.
“Kerugian ini bukan hanya soal uang, tapi cermin dari institusi ekonomi yang kehilangan daya kontrol. Dengan penertiban ini, Pemerintah sedang mengembalikan trust premium terhadap negara,” jelasnya.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron ikut memberikan apresiasi. Sekjen Partai Demokrat ini menuturkan, langkah Prabowo sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat tata kelola dan hilirisasi sumber daya alam Indonesia.
Menurut Herman, kebijakan hilirisasi yang sedang dijalankan Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi. “Semoga ke depan kebijakan ini terus diperkuat dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk bagi PT Timah dan seluruh ekosistem industri di daerah penghasil,” pungkas Herman.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
