Prabowo Tak Lagi Antusias, Nasib 3 Juta Rumah Kian Tak Jelas?

Jakarta, propertyandthecity.com – Program ambisius 3 juta rumah per tahun yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto sejak kampanye Pilpres 2024 dinilai mandek. Lima bulan setelah pemerintahan berjalan, belum terlihat progres nyata dari program tersebut, sementara pengembang perumahan semakin gelisah menghadapi ketidakpastian kebijakan.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai program ini tidak menunjukkan perkembangan berarti dan menyebut kurangnya antusiasme pemerintah dalam merealisasikannya.

“Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait dengan program 3 juta rumah,” kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu, (19/03/2025).

Menurut Joko, kini Prabowo lebih fokus pada program lain, seperti makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi industri, hingga Danantara. Terbaru, perhatian pemerintah juga tersita pada pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini membuat Joko khawatir kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah akan sia-sia.

Padahal, sektor perumahan memiliki potensi besar dalam perekonomian. Joko menegaskan, industri ini dapat menciptakan hingga 9 juta lapangan kerja serta menumbuhkan sekitar 400 ribu pelaku industri baru di seluruh Indonesia.

“Kami melihat dan gelisah, sehingga hari ini bisa hadir di sini,” ucapnya.

Selain stagnasi program, Joko juga menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi asosiasi pengembang. Ia menilai pemerintah tidak memberikan perlindungan dan bimbingan yang cukup bagi pengembang, sehingga mereka menghadapi ketidakpastian dalam berusaha. Bahkan, pengembang perumahan subsidi merasa tidak nyaman akibat adanya kecurigaan terhadap mereka, menyusul isu pengembang nakal yang diungkap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lebih lanjut, Joko menyinggung beberapa pernyataan kontroversial dari Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara, yang membuat para pengembang semakin resah. Di antaranya, wacana penambahan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 800 ribu unit rumah, usulan penurunan harga rumah di tengah tingginya harga tanah, pemanfaatan lahan sitaan koruptor untuk perumahan, hingga rencana audit pengembang subsidi oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sebelumnya, asosiasi pengembang juga mempertanyakan kinerja Ara yang belum merilis roadmap atau peta jalan program 3 juta rumah. Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menegaskan, hingga saat ini pengembang belum memiliki arah yang jelas dalam pembangunan.

“Kami mau diajak ke mana? Apa kami bantu FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) atau di sisi yang lain?” kata Ari, dikutip Kamis (20/03/2025).

Menanggapi kritik ini, Ara mengklaim, roadmap program 3 juta rumah sudah disiapkan dan akan dipaparkan ketika Komisi V DPR RI mengundangnya untuk rapat kerja.

“Besok (rapat/menyampaikan roadmap ke DPR) juga siap,” kata Ara kepada wartawan sebelum peluncuran logo Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat malam, 21 Februari 2025 lalu.

Ia juga menyebut, “Kalau peta jalan ada perubahan, kami juga siap.”

Namun, ketika ditanya mengenai prioritas program dalam roadmap tersebut, Ara enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. “Nanti, pada waktunya, ya,” ujarnya.

Hingga kini, belum ada jadwal rapat kerja Ara dengan Komisi V DPR RI, dan Kementerian PKP juga belum merilis roadmap 3 juta rumah ke publik. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat kegelisahan para pengembang yang berharap adanya kejelasan arah dan kebijakan di sektor perumahan.