BUDI RAHMAN HAKIM
RM.id Rakyat Merdeka – Di tengah hiruk-pikuk manuver kekuasaan dan gejolak sosial yang baru saja reda, beberapa kepala daerah—seperti Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah—mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pasca-krisis. Di level pusat, Presiden melakukan reshuffle kabinet demi mengkonsolidasikan stabilitas. Namun, di balik segala kalkulasi teknokratis dan stabilisasi politik itu, ada sesuatu yang luput dari perencanaan: peta jalan nurani.
Kita telah lama terobsesi pada blueprint ekonomi: angka pertumbuhan, indeks kemudahan investasi, perluasan infrastruktur. Tetapi dalam setiap lembar dokumen resmi itu, sangat jarang kita jumpai penekanan pada hal yang lebih mendasar—nilai-nilai moral dan spiritual sebagai fondasi pembangunan. Padahal, krisis demi krisis yang kita alami menunjukkan bahwa kebijakan tanpa jiwa hanya akan melahirkan ketimpangan, kemarahan sosial, dan demoralisasi birokrasi.
Baca juga : Menjalin Harapan Baru
Kita butuh semacam peta jalan etis, semacam RPJMD batiniah yang tidak hanya memetakan proyek fisik, tetapi juga proyek keadaban. Yang menggambar ulang bukan hanya ruas jalan dan jembatan, melainkan jalur-jalur empati, keadilan, dan rasa saling percaya antara negara dan rakyatnya. Tanpa itu, setiap pembangunan hanya menjadi kulit yang mudah mengelupas ketika diterpa guncangan.
Spiritualitas publik bukanlah romantisme usang yang harus dikesampingkan dalam era rasionalitas. Justru dalam dunia yang semakin terfragmentasi ini, spiritualitas menjadi energi perekat—moral glue—yang menghubungkan antara kekuasaan dan rakyat, antara hukum dan rasa keadilan, antara pembangunan dan kemanusiaan. Etika dan spiritualitas di sini bukan sekadar seremoni doa pembuka saat rapat, tetapi harus menjadi substansi dalam logika perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program.
Baca juga : Ekonomi yang Tertatih
Kita perlu membayangkan maqām-maqām ruhani sebagai tahapan dalam membangun bangsa. Seperti dalam tasawuf, pembangunan bangsa juga butuh tahap mujahadah (kerja batin dan laku bersih), riyādah (penyucian niat), musyahadah (kehadiran penuh dalam realitas rakyat), dan amanah (pengelolaan kekuasaan dengan pertanggungjawaban spiritual). Bukan sekadar mengejar “target output”, tetapi membina proses yang bermartabat.
Jika ini diterjemahkan ke dalam dokumen pembangunan, kita bisa membayangkan RPJMD yang menyisipkan bab khusus soal etika kepemimpinan, indikator kepercayaan publik, kualitas interaksi birokrat dengan warga, hingga keberpihakan pada kelompok paling terpinggirkan. Indeks pembangunan tak hanya diukur lewat berkurangnya angka kemiskinan atau jumlah investor yang masuk, tetapi juga sejauh mana rakyat merasa dihargai, dilibatkan, dan diperlakukan manusiawi.
Negara yang besar bukan yang anggarannya gemuk, melainkan yang jiwanya sehat. Dan jiwa kekuasaan hanya bisa tumbuh jika diberi ruang bernapas oleh nilai. Maka, mari dorong semua pemimpin—dari tingkat RT hingga Presiden—untuk menyusun peta jalan nurani. Sebuah kerangka yang menjawab pertanyaan mendasar: Untuk siapa kita berkuasa, dan bagaimana kita akan dikenang oleh rakyat kelak?
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
