RM.id Rakyat Merdeka – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperluas kerja sama lintas sektor dalam upaya mempercepat pembangunan desa.
Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai kementerian, lembaga, BUMN dan mitra swasta, Kemendes mempertegas komitmen mendukung pemerataan ekonomi dari wilayah pedesaan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, hingga kini pihaknya telah menandatangani 48 nota kesepahaman, dengan 28 di antaranya melibatkan kementerian di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa dan dari bawah.
Baca juga : Terpilih Secara Aklamasi, Ahmed Zaki Kembali Pimpin Golkar Jakarta
“Membangun dari desa berarti membangun dari akar untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus mengatasi kemiskinan. Kalau ekonomi merata, kemiskinan akan berkurang,” kata Yandri dalam acara penandatanganan MoU di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (23/7/2025).
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan pentingnya penggunaan data resmi dan terintegrasi, seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun kebijakan dan perencanaan anggaran secara tepat sasaran.
“Data adalah kata kunci. Kita harus menggunakan DTSEN secara bersama-sama, termasuk dengan PT Pos dan Telkomsel dalam membangun jaringan distribusi dan logistik. Tanpa data, bagaimana bisa menanam sorgum kalau tidak tahu potensinya,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Kemendes juga menargetkan penambahan 48 MoU baru, termasuk dengan sejumlah perguruan tinggi.
Baca juga : Dua Kali Dipanggil Kejagung, Mantan Stafsus Nadiem Mangkir
“Kami berkomitmen menyajikan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan demi memperkuat dasar kebijakan pembangunan desa,” ucapnya.
Salah satu MoU yang diteken dalam kesempatan tersebut adalah kerja sama antara Kemendes PDT dan PT Pos Indonesia (Persero) mengenai pemanfaatan layanan logistik dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan program-program desa.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman menilai, kerja sama ini langkah strategis yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha.
“Kolaborasi ini sejalan dengan semangat pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang digaungkan Kemendes PDT,” ujarnya.
Baca juga : OJK Bakal Wajibkan Borrower Beri Agunan
Selain itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Tabrani juga menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris terkait pemanfaatan layanan keuangan untuk penyaluran bantuan ke desa-desa.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
