Percepat Akses KPR Subsidi, Menteri PKP dan OJK Bahas Penyederhanaan SLIK

Jakarta, propertyandthecity.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggodok langkah penyederhanaan proses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) guna mempercepat akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyampaikan bahwa hambatan administratif dalam sistem SLIK tidak boleh menjadi ganjalan utama dalam pengajuan KPR subsidi.

“Saya mengapresiasi komitmen OJK dan dunia perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin memastikan proses pengajuan tidak terhambat hanya karena faktor administratif, padahal aturannya sudah jelas,” ujar Ara di Jakarta, Senin Malam, (28/07/2025).

Pertemuan antara Menteri PKP dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, difokuskan pada sinkronisasi kebijakan agar implementasi SLIK tidak menjadi penghalang realisasi program rumah rakyat. Ara juga menekankan pentingnya transparansi dan kemudahan akses dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

“Ini bagian dari gotong royong menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Rakyat yang berhak tidak boleh gagal memiliki rumah hanya karena urusan teknis. Ekosistem ini harus dijaga bersama – antara regulator, perbankan, dan pengembang,” tegasnya.

OJK: SLIK Tidak Boleh Jadi Alasan Penolakan KPR Subsidi

Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK telah menerbitkan surat edaran ke seluruh perbankan untuk mencegah penyalahgunaan SLIK sebagai dasar penolakan KPR subsidi. “SLIK tidak seharusnya menjadi alasan utama penolakan. Kami telah membentuk Satgas Khusus Penanganan KPR Subsidi,” ujarnya.

Satgas ini menerima pengaduan dari masyarakat yang mengalami penolakan pengajuan KPR subsidi melalui kanal resmi OJK, termasuk layanan 157. Semua laporan akan dihimpun untuk ditindaklanjuti secara lintas sektor, termasuk revisi regulasi agar penyaluran KPR subsidi makin efisien.

Baca Juga: BP Tapera Targetkan Pembiayaan 350 Ribu Rumah Subsidi pada 2025

PKP Dorong Inovasi Pembiayaan untuk Lawan Rentenir dan Bank Emok

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ara menegaskan perlunya kehadiran negara untuk mengalahkan dominasi rentenir dan bank emok yang selama ini menyasar masyarakat miskin di sektor perumahan.

“Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” tegasnya. Menurut dia, salah satu kunci adalah menghadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah.

Pernyataan ini disampaikan saat Ara menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran di Jakarta, Senin.

Ara juga menyoroti fenomena “bank emok” yang menjebak masyarakat miskin dalam jerat utang berkepanjangan. Kondisi ini diperparah oleh kemiskinan struktural dan banyaknya rumah tidak layak huni.

Sebagai solusi, Kementerian PKP menggulirkan program Pembiayaan Mikro Perumahan atau “Pembiayaan Home”, yang memungkinkan masyarakat merenovasi rumahnya, termasuk untuk menunjang kegiatan usaha mikro.

Baca Juga: Broker Properti Bodong Jangan Main-Main, AREBI Siap Berangus!

Menteri juga menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan program renovasi rumah sebagai program unggulan, bersinergi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk mendukung. Ini bukan hanya soal rumah, tapi soal keadilan dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi rakyat kecil,” ujar Ara. (*)