RM.id Rakyat Merdeka – Pengamat komunikasi Emrus Sihombing menilai Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan sikap positif dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melihat, BGN tidak alergi kritik dan justru menjadikan masukan publik sebagai pendorong perbaikan.
“Saya pikir BGN soal MBG harus jujur bahwa banyak kritik dari berbagai kalangan. Tetapi justru karena kritik itu, banyak perbaikan dilakukan. Ini sangat positif,” kata Emrus, di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ia menegaskan, MBG adalah program milik masyarakat sehingga wajar jika muncul kritik. Yang terpenting, bagaimana BGN merespons dengan langkah konkret.
“Tidak ada lembaga yang sempurna. Tetapi ketika kritik dan masukan dijawab dengan perbaikan, itu jauh lebih progresif dan bermanfaat,” ujarnya.
Dia melanjutkan, beberapa instansi ketika dikritik lengsung defensif. “Namun, saya melihat BGN berbeda. Mereka terus memperbaiki. Ini luar biasa dan memberi harapan besar bahwa program Presiden Prabowo Subianto ini akan semakin dekat di hati masyarakat,” ucapnya.
Menurut Emrus, seluruh fungsi manajemen — perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian — memang penting. Namun fungsi pengawasan menjadi kunci utama.
Baca juga : Mentan Percepat Modernisasi Pertanian Indonesia Dan Berantas Mafia Pangan
“Dari seluruh fungsi manajemen, yang paling penting adalah pengawasan dari semua unsur,” ujarnya.
Ia menyarankan peran para Wakil Kepala BGN diperkuat, terutama dalam pengawasan teknis dan legalitas pelaksanaan MBG di lapangan. Pembagian tugas harus jelas dan berjenjang agar kesalahan tidak berulang. Ia meyakini, jika pengawasan dijalankan dengan baik, kasus keracunan yang terjadi beberapa waktu lalu dapat dihindari.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menuturkan, pengawasan mencakup dua dimensi: proses penyediaan makanan MBG — mulai dari pengolahan hingga distribusi — dan aspek legalitas dapur, termasuk kepatuhan terhadap aturan izin dan kapasitas operasional.
“Jangan sampai dapur berkapasitas 10–20 porsi tiba-tiba melayani hingga 30, tapi memakai badan hukum lain untuk mengakali batasan. Secara yuridis mungkin tidak melanggar, tapi itu akal-akalan. Jangan dimainkan,” tegasnya.
Emrus mengingatkan, program MBG harus tetap berbasis ekonomi lokal. Karena itu, ia menolak keterlibatan politisi atau pihak yang tidak berpengalaman dalam bisnis makanan.
“Biarlah yang mengerjakan adalah mereka yang memang berpengalaman dalam memasak dan mengelola makanan. Jangan tiba-tiba orang politik atau pengusaha di luar bidang ini masuk hanya karena ada uangnya,” katanya.
Baca juga : Perbaiki Tata Kelola Pangan, Pembentukan Lembaga Baru Patut Dipertimbangkan
Ia mendorong UMKM kuliner seperti warung tegal (warteg), rumah makan Padang, pengelola kantin sekolah, serta kelompok ibu rumah tangga dilibatkan dalam rantai pasok MBG.
“Jangan sampai program ini justru jadi lahan bisnis politikus atau pejabat. Saya mengimbau ketua umum partai politik melarang kadernya masuk bisnis MBG kalau bukan bidangnya,” ujarnya.
Menurut Emrus, MBG merupakan program yang baik dan perlu diperluas. Ke depan MBG bukan hanya untuk anak sekolah, ibu hamil, atau ibu menyusui. Tapi juga bisa diperluas untuk mengecek restoran-restoran dari sisi gizi dan kebersihannya. “Supaya masyarakat umum ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia yakin BGN sudah memetakan titik rawan yang perlu diantisipasi, terutama terkait lonjakan permintaan bahan pangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan BGN.
“Tanpa koordinasi, Nataru dan MBG bisa menjadi dua kekuatan yang saling menekan. Maka koordinasi harus solid,” katanya.
Emrus juga mendukung langkah tegas BGN menutup dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. “Ini soal kesehatan generasi muda. Kita yang tua sudah menunggu giliran, jadi jangan main-main dengan gizi anak. Tutup semua dapur nakal,” tegasnya.
Baca juga : LPKR Perkuat Tata Kelola Lewat Pengadaan Berkelanjutan
Ia menambahkan, peningkatan gizi nasional sangat menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia 2045. “Saya keliling Indonesia, dari Papua sampai Aceh, melihat langsung kondisi gizi. MBG ini program bagus, tapi harus terus ditata agar memberi dampak besar.”
Emrus menyebut, gagasan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa sangat baik. Karena itu, ia berharap implementasi di lapangan terus diperkuat.
“Konsepnya hebat, Presiden Prabowo sudah menyiapkan fondasi. Sekarang semua tergantung implementasi di bawah. BGN sudah melakukan berbagai perbaikan sejauh ini dan itu sangat positif,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
