Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan sesuai agenda nasional yang diatur dalam rencana jangka menengah negara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan proyek pemindahan pusat pemerintahan ke Sepaku, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara itu bukan sekadar megaproyek infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi struktural Indonesia.
“Semua capaian IKN berada dalam koridor pembangunan nasional,” kata Basuki di Sepaku, Rabu.
Ia merinci fokus pemerintah saat ini mencakup stabilitas ekonomi, pemerataan sosial, penguatan pendidikan dan sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta kualitas kesehatan publik.
Payung regulasi untuk pembangunan IKN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai RPJMN 2025–2029, yang menugaskan pemerintah mempercepat pemindahan pusat pemerintahan dan menjadikan IKN simbol pemerataan pembangunan. Kebijakan ini dipertegas Perpres 79 Tahun 2025 tentang arah kerja pemerintah tahun berjalan.
Targetnya cukup ambisius: pada 2028, IKN diharapkan sepenuhnya berfungsi sebagai ibu kota politik, termasuk perpindahan aparatur sipil negara dan ketersediaan infrastruktur dasar yang layak.
Di sisi pendanaan, pemerintah menyiapkan skema bauran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, investasi swasta, serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Presiden telah menyetujui alokasi anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
Baca Juga: Bank Muamalat Pacu KPR Syariah Lewat Platform Digital Kprhijrah.id
Otorita IKN mencatat komitmen investasi mencapai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun dari investor swasta dan Rp158,72 triliun melalui KPBU. Dana itu dialokasikan antara lain untuk pembangunan multi utility tunnel, terowongan bawah tanah untuk jaringan kota, serta pembangunan hunian bagi pekerja dan aparatur negara.
Basuki menyebut masuknya investor menandakan kepercayaan pasar terhadap arah ekonomi Indonesia. “Stabilitas ekonomi terjaga, dan itu menjadi landasan pembangunan IKN,” ujarnya.
Proyek ini, lanjut dia, tumbuh dari sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Narasi yang dibawa pemerintah jelas: IKN diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan modern, akuntabel, serta berkelanjutan.
Bagi pemerintah, IKN bukan sekadar bab baru dalam buku pembangunan, tetapi simbol optimisme jangka panjang tentang masa depan Indonesia—sebuah proyek yang, bagi pengusungnya, menolak ragu dan ingin menandai lompatan sejarah. (ed.An/Ant)
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/pemerintah-tegaskan-arah-pembangunan-ikn-sesuai-agenda-nasional/
