RM.id Rakyat Merdeka – Pemerintah gencar melakukan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data melalui kolaborasi lintas lembaga.
Komitmen tersebut terwujud dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengenai penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik yang berkaitan dengan KEK dan kawasan industri.
Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Senin (21/7/2025), dan dilakukan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Utama BPS Moh. Edy Mahmud, serta Ketua Umum HKI Ahmad Ma’ruf Maulana.
Baca juga : Rajawali Nusindo Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kopdes Merah Putih
Prosesi ini turut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
“Kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem data yang modern dan kredibel adalah fondasi penting bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).
Melalui sinergi ini, ekosistem data nasional diharapkan semakin mampu menyediakan statistik sektoral yang akurat dan dapat ditindaklanjuti untuk merumuskan arah pembangunan kawasan.
Baca juga : Anak Bangsa Harus Kelola Sumur Minyak, Bukan Asing
Data dan informasi investasi, ekspor, tenaga kerja, dan pelaku usaha di kawasan strategis nasional kini akan terintegrasi dan lebih mudah diakses oleh para pembuat kebijakan.
Dewan Nasional KEK mencatat, hingga akhir 2024, realisasi investasi kumulatif di kawasan ekonomi khusus mencapai Rp263,4 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang dan nilai ekspor sebesar Rp61,71 triliun.
Tercatat 403 perusahaan telah beroperasi di berbagai KEK. Memasuki triwulan I tahun 2025, nilai investasi telah mencapai Rp17,5 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga : Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemprov DKI Bangun 4 Pasar Baru Di Lokasi Strategis
Pertumbuhan aktivitas produksi dan nilai tambah di sektor manufaktur, pariwisata, kesehatan, dan digital menjadi penopang utama kinerja KEK.
Saat ini, data investasi dikompilasi melalui sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di bawah Kementerian Investasi/BKPM, sedangkan data ekspor tercatat melalui sistem PPKEK yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan.
Langkah penguatan integrasi data ini menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan perencanaan pembangunan nasional berbasis data.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
