Pemerintah Klaim Dapat Investasi Rp75 T untuk Program 3 Juta Rumah, tapi Belum Dikantongi

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah mengklaim telah mengamankan komitmen investasi senilai Rp75 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah rakyat, salah satu agenda prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun hingga kini, realisasi dana jumbo tersebut masih membutuhkan tindak lanjut teknis dari kementerian terkait.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyebut nilai komitmen tersebut mencapai USD 5 miliar atau setara sekitar Rp75 triliun, berdasarkan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS.

“Kalau komitmen itu kita rupiahkan, itu USD 5 billion. Berarti, kira-kira sudah Rp75 triliun yang sebenarnya sudah siap,” ujar Fahri kepada wartawan di Cibubur, Minggu, 1 Juni 2025.

Fahri mengatakan, dirinya telah menyampaikan laporan potensi investasi itu kepada kementerian terkait. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut.

“Saya sudah menyampaikan laporan kepada kementerian dan pihak lainnya. Tapi kalau tidak ada technical follow up, ya tidak jalan,” tegas Fahri.

Lawatan dan Hambatan

Meski tidak merinci asal investor maupun sektor spesifik dalam proyek perumahan tersebut, Fahri mengungkapkan bahwa komitmen ini terbangun melalui lawatan ke sejumlah negara, termasuk Qatar dan Turki. Ia menilai minat investasi terhadap sektor perumahan di Indonesia sangat tinggi, namun terhambat oleh persoalan teknis di lapangan.

Baca Juga: Aturan Luasan Rumah Subsidi Diperkecil, Indikasi Kemunduran Penyediaan Hunian yang Layak?

Salah satu hambatan utama, menurut Fahri, adalah sistem perizinan yang terlalu tersebar di banyak lembaga. Ia mendesak agar sistem ini disederhanakan dengan model sentralisasi seperti yang telah dianjurkan oleh Satuan Tugas Percepatan Investasi.

“Perizinan terlalu menyebar. Harusnya ada sentralisasi perizinan. Itu mandat dari Satgas,” pungkasnya.

Dorongan Realisasi

Program pembangunan 3 juta rumah merupakan bagian dari target besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam periode 2024–2029 untuk menekan backlog perumahan nasional dan mempercepat pemenuhan kebutuhan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca Juga: Tim Assessment GPA 2025 Berkunjung ke Citra Swarna Tembong

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan skema pembiayaan, insentif fiskal, serta regulasi pendukung untuk menarik lebih banyak investasi swasta di sektor perumahan. Dukungan investasi menjadi krusial agar target ambisius tersebut bisa terealisasi. (*)