RM.id Rakyat Merdeka – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama koalisi masyarakat sipil menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia (Festival HAM) 2025.
Kegiatan dengan tema “Orang Muda Merawat Beda: Jaga Demokrasi, Keadilan, Kebebasan” ini digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta pada Sabtu (27/9/2025).
Festival HAM 2025 lahir dari kesadaran kritis bahwa keberagaman, sebagai kekuatan utama Indonesia, sedang menghadapi ujian.
“Festival HAM ini bukanlah perayaan atas kondisi HAM yang telah sempurna, melainkan respond orang muda terhadap dinamika sosial dan politik yang mengikis toleransi dan persatuan,” kata Program Manager INFID Abdul Waidl.
Baca juga : Meriahkan HUT Ke-27, Bank Mandiri Siap Gelar Livin` Fest 2025
Waidl menyebut, orang muda adalah agen perubahan yang siap merawat perbedaan, menjaga api demokrasi tetap menyala, dan mewujudkan Indonesia yang inklusif dan adil.
Dengan mengedepankan dialog, kolaborasi, dan aksi nyata, festival ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menggaungkan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah tantangan sosial, politik, dan lingkungan.
“Harapannya, festival ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan keadilan di berbagai aspek, memperkuat partisipasi orang muda, serta mentransformasi aspirasi menjadi kebijakan,” ujarnya.
Puncak Festival HAM 2025 adalah penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan yang lahir dari rangkaian dialog dan diskusi sebelum dan selama Festival berlangsung.
Baca juga : Pacu Daya Saing Industri, Kemenperin Gelar Indonesia 4.0 Expo 2025
Rekomendasi ini kemudian disampaikan secara langsung kepada perwakilan parlemen, yaitu Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Detrianov.
Selain itu, juga terdapat perwakilan masyarakat sipil, yaitu aktivis dan seniman Melanie Subono serta Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah. Beberapa dorongan kolektif orang muda mencakup pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, mencabut peraturan daerah diskriminatif yang menyudutkan identitas tertentu.
Selain itu, menuntut reformasi sistem pendidikan dan alokasi 20 persen anggaran pendidikan agar diimplementasi secara penuh, jaminan sosial bagi pekerja informal dan kerja perawatan/pekerja rumah tangga, dan terbukanya lapangan kerja formal yang adil dan inklusif.
Orang muda juga mendesak adanya regulasi perlindungan data pribadi dan ekosistem digital yang aman dan inklusif.
Baca juga : Perkuat Pemberdayaan, Nasabah PNM Mekaar Didorong Go Digital
“Perwakilan parlemen telah mendengar secara langsung dan tuntutan ini valid, otentik dari keresahan orang-orang muda Indonesia. Tugas kita masyarakat sipil adalah terus mendorong agar aspirasi teman-teman muda ini betul-betul diimplementasi,” ucap Siti Khoirun Ni’mah Direktur Eksekutif INFID.
Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi kegiatan ini. Dia menyebut Festival HAM 2025 ini acara yang hebat untuk berdebat dan berdiskusi.
“InsyaAllah ini jadi agenda tahunan dan mudah-mudahan ke depan Festival HAM diadakan di daerah-daerah, yang bukan hanya sekedar perayaan, tapi bagaimana perjuangan hak asasi manusia setiap warga negara bisa menjadi keputusan politik di Pemerintah Pusat maupun Daerah,” harap pemeran Oneng dalam sinetron komedi Bajaj Bajuri ini.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
