Menteri PKP Siapkan Anggaran Rp8,9 Triliun untuk Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di 2026

Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2026. Total anggaran yang diajukan sebesar Rp10,89 triliun dengan target 406.457 unit rumah dan program pendukungnya.

Dari total tersebut, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Anggaran BSPS tahun depan naik signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit. Pada 2026, alokasi meningkat 773,5 persen menjadi Rp8,9 triliun untuk 400 ribu unit.

“Peningkatan ini sesuai arahan Presiden dan hasil diskusi dengan pimpinan serta anggota Komisi V DPR agar lebih memprioritaskan program untuk masyarakat dan juga berdampak bagi peningkatan lapangan kerja,” ujar Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, ditulis Senin (08/09/2025).

Selain BSPS, Kementerian PKP juga menyiapkan sejumlah program strategis di 2026, di antaranya:

• Pembangunan Rumah Susun: Rp375,32 miliar untuk 796 unit (21 tower).
• Pembangunan Rumah Khusus: Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan Panel RISHA. Alokasi ini naik 8,55 persen dari 2025.
• Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum: Rp29,08 miliar untuk 2.007 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Anggaran naik 40,78 persen dari 2025.
• Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi: Rp155,85 miliar untuk 225 hektar di 15 lokasi serta pemenuhan sanitasi 3.000 unit. Anggaran meningkat 77,82 persen.
• Dukungan Manajemen: Rp981,90 miliar untuk gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satker, serta evaluasi kebijakan publik.

Maruarar menegaskan bahwa Program BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang masih sekitar 9,9 juta unit. 

“BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini tercatat sekitar 9,9 juta unit. Sementara program lain tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga memaparkan realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 29 Agustus 2025 yang telah mencapai Rp1,345 triliun atau 28,42 persen. Ia menambahkan, pada bulan ini pemerintah berencana meluncurkan 25 ribu rumah subsidi yang akan diresmikan langsung Presiden, serta menggelar akad massal 50 ribu rumah subsidi pada November mendatang.

“Dukungan dari DPR, khususnya Komisi V, sangat penting untuk memastikan program perumahan rakyat berjalan optimal. Kami mohon doa dan dukungan agar pelaksanaan program tahun depan dapat sesuai target,” kata Maruarar.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyambut baik prioritas Program BSPS dalam rencana kerja Kementerian PKP 2026. 

“Berarti anggaran Pak Menteri PKP dari Rp10 triliun, sebesar Rp8,9 triliun untuk BSPS, 81 persennya untuk BSPS,” tegas Lasarus.