Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengalokasikan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menteri PKP bersama Gubernur Jawa Barat, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Komisioner BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU).
“Tadi saya bersama Gubernur Jawa Barat dan Bupati serta Walikota bikin MoU ya kuota FLPP di Jawa 23.000 rumah yakni 13.000 dari Kementerian PKP lewat BP Tapera untuk ASN Pemda dan 10.000 lewat penyaluran KPR FLPP dari Bank BJB,” jelas Maruarar di Gedung Pakuan, Jawa Barat, pada Rabu (03/06/2025).
Kesepakatan ini melibatkan Kementerian PKP, BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah daerah dari Kabupaten Bogor, Cianjur, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, serta Kota Depok dan Kota Bandung.
Menteri PKP menyatakan bahwa Jawa Barat mencatat penyerapan KPR FLPP tertinggi, sekitar 30 persen dari total nasional. Tahun ini juga menjadi tahun terbanyak dengan alokasi 350.000 rumah dalam Program 3 Juta Rumah yang didorong Presiden Prabowo.
“Ini saatnya rakyat Jawa Barat bisa memiliki rumah layak huni dengan KPR FLPP. Mari kita bersama- sama mensosialisasikan program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto dengan masif mulai dari Kepala Daerah agar rakyatnya bisa memiliki rumah subsidi yang layak huni dan berkualitas,” tuturnya.
Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/menteri-pkp-alokasikan-13-000-rumah-subsidi-untuk-asn-di-jawa-barat/
