RM.id Rakyat Merdeka – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak Januari 2025, bertujuan untuk mengintervensi pemenuhan gizi masyarakat secara luas dan mencegah stunting. Kendati begitu, MBG mendapat tantangan pada pelaksanaannya. Sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa daerah dan berdampak terhadap ribuan penerima manfaat.
Sebagian pihak menganggap perlu evaluasi serius terhadap program MBG, agar insiden serupa bisa diminimalisir dan menjadi zero accident di masa depan. Beberapa ahli kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat memberikan masukan bagi pelaksanaan MBG agar lebih baik.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) di bidang Ilmu Kesehatan Anak, Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, setuju dengan program MPG dan berharap tetap dilanjutkan. “Karena, tujuannya mulia,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (8/10/2025).
Baca juga : Kebijakan Tak Naikkan Cukai 2026 Dapat Dukungan Lintas Kementerian
Namun, kata dia, dalam pelaksanaanya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus dilaksanakan secara bertahap, tepat sasaran, dan seksama. “Kalau ada insiden keamanan pangan, perlu dievaluasi. Bukan terus kita minta berhenti,” ujarnya.
Menurut Prof. Hinky, Program MBG bukan hal baru di Indonesia. Sejak 1981, dia ikut serta dalam program serupa yang bernama Pemberian Makanan Tambahan. Saat itu, program tersebut berbasis di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Berkaca dari pengalaman puluhan tahun di lapangan, dia menyerukan supaya program ini perlu diperhatikan keamanannya dan dilakukan secara profesional. “Program besar ini harus dilakukan secara profesional. Food safety (asas keamanan pangan) perlu perhatian. Semua elemen masyarakat pada dasarnya siap membantu,” tambahnya.
Baca juga : LDII: Sisi Religiusitas TNI Perlu Diperkuat untuk Jaga Kedaulatan Bangsa
Memperkuat pernyataan Prof. Hinky, Indonesian Social Survey (ISS) pada Agustus lalu merilis hasil survei terkait program MBG. Sebanyak 77 persen dari 2.200 responden di seluruh Indonesia menilai program MBG bermanfaat bagi penerima.
Direktur Penelitian ISS, Kadek Dwita, juga memberikan masukan agar program MBG perlu dilakukan secara konsisten agar manfaatnya optimal. Dia mengatakan, agar kualitas program MBG perlu ditingkatkan dan terhubung dengan kebijakan lain yang mendukung ekonomi keluarga.
Sasaran Program MBG di Daerah 3T
Tidak hanya menjangkau daerah perkotaan, program MBG juga menargetkan penerima manfaat di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di Papua Tengah misalnya, MBG hadir tidak hanya menargetkan siswa, melainkan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca juga : Indonesia Dan Selandia Baru Terus Bekerja Sama Kembangkan Kawasan Pasifik
Tokoh masyarakat Papua, Nikolas Demetouw, menyampaikan bahwa program MBG diterapkan secara bertahap di beberapa wilayah Papua. Hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Papua.
Agar program MBG memenuhi tujuannya sebagai investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia, melalui pemenuhan gizi sejak dini. Para ahli berpendapat, perlu penguatan komunikasi, evaluasi, serta monitoring dari berbagai pihak.
“Kalau masyarakat kita makin sejahtera itu berarti indikatornya (program MBG) berhasil. Tapi tidak bisa instan. BGN harusnya bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, ahli, dan lapisan masyarakat, sehingga ada koordinasi. Perlu transparansi dan komunikasi yang lebih baik di lintas sektor. Ini pekerjaan yang tidak sederhana tapi mulia sebenarnya,” tutup Prof. Hinky.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
