Maruarar Sirait Usulkan Penghentian Pinjol, Sebut Hambat Akses Rumah Subsidi

Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik pinjaman online (pinjol). Menurutnya, keberadaan pinjol justru menjadi penghalang utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengajukan kredit rumah subsidi.

Maruarar menjelaskan, banyak calon pembeli rumah subsidi gagal lolos verifikasi bank karena memiliki catatan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK akibat pinjaman online. Hal ini, kata dia, membuat banyak masyarakat kehilangan kesempatan untuk memiliki rumah layak.

“Banyak konsumen yang mengeluh ke pengembang, pengajuan rumah subsidi terkendala SLIK OJK karena pinjol,” ujar Maruarar di Malang, Jumat (17/10/2025).

Ia menilai, pinjol memberikan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Karena itu, Maruarar menyarankan agar pemerintah melarang dan menghentikan operasional pinjol, sekaligus memberikan “pemutihan” bagi masyarakat yang memiliki utang kecil agar tidak terhambat saat mengajukan kredit rumah.

“Saran saya dihentikan dan dilarang. Kalau bisa, diputihkan sampai nilai tertentu supaya masyarakat yang mengajukan kredit rumah rakyat tidak terhambat,” tegasnya.

Maruarar menambahkan, pemerintah telah menetapkan kuota 350.000 unit rumah subsidi bagi MBR pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 240.000 unit sudah dibangun.

Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan pembiayaan, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta suku bunga tetap 5% per tahun tanpa kenaikan. Program rumah subsidi tersebut juga terbuka bagi berbagai kalangan, termasuk jurnalis.

“Pemerintah sudah mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk wartawan. Bunga 5% setahun, DP hanya 1%, dan Presiden Prabowo memutuskan tidak ada kenaikan bunga serta membebaskan BPHTB dan PBB,” tutupnya.