Maruarar Rayu Erick Thohir Izinkan Lahan BUMN untuk Perumahan Rakyat

Jakarta, propertyandthecity.com –  Di tengah mahalnya harga tanah di kota-kota besar, pemerintah mulai menyusun strategi agar rakyat kecil tetap bisa memiliki rumah impian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengambil langkah berani dengan meminta dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar lahan milik negara bisa diubah menjadi perumahan rakyat.

Tak ingin program perumahan hanya jadi wacana, Ara mendorong sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, dan asosiasi pengembang agar aset-aset negara yang selama ini terbengkalai bisa dihidupkan menjadi kawasan hunian yang layak dan terjangkau.

“Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan,” ujar Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (24/4/2025).

Lebih dari sekadar niat baik, Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Erick Thohir yang telah membuka pintu dengan menyiapkan data lahan milik PT KAI, Pelindo, dan Perumnas sebagai titik awal pembangunan.

“Saya mengucapkan terima kasih pada Menteri BUMN Bapak Erick yang sudah mengundang ekosistem perumahan di BUMN dan menyampaikan informasi dan data serta lokasi yang dimiliki BUMN dari PT KAI, Pelindo dan Perumnas untuk lokasi pembangunan perumahan,” jelasnya.

Langkah ini bukan hanya menyasar pengembang lokal. Ara juga membuka peluang masuknya investasi asing untuk membangun hunian bagi rakyat di lahan-lahan strategis, baik milik BUMN maupun lahan lain yang sesuai peruntukannya.

Ara pun menegaskan bahwa program rumah subsidi tidak hanya ditujukan bagi pekerja formal. Ia ingin memastikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seperti tukang sayur, tukang bakso, bahkan asisten rumah tangga juga berhak punya rumah layak huni.

“Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi,” katanya.

Tak berhenti di situ, Kementerian PKP bahkan sedang menjajaki kerja sama untuk memindahkan lokasi lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang terletak di kawasan strategis kota besar, agar bisa digunakan sebagai kawasan perumahan setelah Lapas pengganti dibangun.

“Banyak lokasi Lapas yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk lokasi perumahan. Namun tentu harus dibangun dulu Lapas pengganti,” imbuhnya.