Maruarar Genjot Terobosan Pembiayaan dan Reformasi Kebijakan untuk Percepat Hunian Rakyat

Jakarta, Propertyandthecity.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah mempercepat penyediaan hunian rakyat melalui sederet terobosan pembiayaan dan reformasi kebijakan yang lebih pro-pembangunan. Pernyataan ini disampaikan saat Maruarar menghadiri acara Properti Indonesia Award (PIA) 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dalam acara tersebut, Maruarar mengapresiasi para pelaku industri dan media yang berhasil bertahan sekaligus bertransformasi di tengah tekanan ekonomi global. Ia menilai sektor properti tetap menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional karena berperan besar dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok.
Berbagai terobosan pembiayaan yang telah ditempuh pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri properti.

Salah satunya adalah KUR Perumahan, skema pendanaan pertama di Indonesia yang memungkinkan pelaku UMKM sektor perumahan memperoleh pembiayaan hingga Rp20 miliar. Maruarar menilai kebijakan ini dapat meningkatkan kapasitas pembangunan sekaligus memperluas inklusi pembiayaan agar lebih banyak pelaku usaha bisa tumbuh.

Selain itu, Maruarar juga menyoroti kebijakan Bank Indonesia menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) yang memberi ruang lebih besar bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor properti. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan industri sekaligus mempercepat penyediaan hunian rakyat.

Pemerintah juga berkomitmen menaikkan kapasitas renovasi rumah tidak layak huni dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026. Maruarar menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong optimalisasi aset negara untuk pembangunan perumahan dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.

Maruarar menambahkan bahwa program perumahan nasional membutuhkan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, pengembang, perbankan, media, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, sektor perumahan tidak bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi menjadi kunci percepatan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

“Sektor perumahan tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antarsemua pemangku kepentingan adalah kunci mempercepat pembangunan yang berpihak pada rakyat,” tuturnya.

Maruarar mendorong pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi melalui penerapan central purchasing serta pengembangan secondary market bagi rumah subsidi. Kedua langkah ini dinilai mampu menciptakan pasar yang lebih efisien, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Regulasi harus mendukung niat baik, bukan menjadi hambatan. Kami memastikan seluruh kebijakan di sektor perumahan berpihak pada rakyat dan memperkuat daya saing industri properti,” jelas Maruarar.