Maksimalkan Kesejahteraan, Pemerintah Targetkan Perbaikan Jalan Daerah Dimulai Awal Kuartal III

Jakarta, propertyandthecity.com – Pemerintah menargetkan pelaksanaan fisik perbaikan jalan daerah dimulai pada awal kuartal ketiga tahun 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk mendukung program swasembada pangan dan energi nasional.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa ketersediaan infrastruktur konektivitas yang memadai menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing nasional, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Dengan peningkatan jalan daerah yang cepat dan efektif, kami yakin potensi pangan dan energi di daerah bisa berkembang maksimal serta memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Dody dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (25/07/2025).

Lebih dari 3.000 Usulan Masuk dari Pemerintah Daerah

Merujuk pada data Kementerian PU, hingga batas akhir pengusulan pada 22 Juli 2025, tercatat sebanyak 3.136usulan proyek jalan daerah telah masuk dari 531 pemerintah daerah. Usulan-usulan tersebut saat ini sedang melalui tahap verifikasi teknis sebelum ditetapkan dalam daftar prioritas penanganan.

Prioritas tersebut akan ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk:

• Nilai manfaat ekonomi
• Dukungan terhadap ketahanan pangan
• Peran strategis dalam konektivitas wilayah

Sawah Terisolasi Jadi Alasan Mendesak

Menteri Dody menegaskan bahwa keterbatasan akses jalan di sejumlah sentra produksi pangan menjadi alasan mendesak bagi percepatan proyek ini.

“Masih banyak sawah kita yang saat panen kesulitan mengangkut hasil ke pasar. Infrastruktur jalan daerah ini berbasis kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, target kami, pekerjaan fisik harus dimulai awal kuartal ketiga 2025,” jelasnya.

Baca Juga: Ini 7 Jenis Sertifikat Tanah di Indonesia: Fungsi dan Perbedaannya

Anggaran Rp4 Triliun Disiapkan untuk Inpres Jalan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada wilayah-wilayah dengan potensi pangan dan energi tinggi, sekaligus membuka akses ekonomi baru di kawasan tertinggal.

“Dengan akses jalan yang lebih baik, distribusi hasil pangan dan energi akan lebih lancar, biaya logistik menurun, dan peluang usaha baru di daerah bisa terbuka lebar,” ujar Dody.

Sejalan dengan Strategi Indonesia Emas 2045

Inpres Nomor 11 Tahun 2025 juga menjadi bagian integral dari strategi nasional PU608, yaitu membuka potensi ekonomi melalui infrastruktur konektivitas. Kebijakan ini didesain untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pencapaian Asta Cita—delapan misi besar menuju negara maju dan mandiri.

Pemerintah menilai bahwa konektivitas jalan daerah menjadi elemen krusial dalam rantai pasok pangan dan distribusi energi nasional. Selain itu, pembangunan jalan daerah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan aksesibilitas antar kawasan.

Dengan dimulainya pekerjaan fisik proyek jalan daerah pada kuartal ketiga 2025, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah akan semakin solid, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)