RM.id Rakyat Merdeka – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar pertemuan dengan 5 gubernur wilayah Papua di kantornya, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Lima gubernur yang hadir adalah Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Kemudian, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Sementara, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo berhalangan hadir dan diwakilkan.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai.
Mengenakan batik biru toska berlengan panjang, AHY memulai rapat koordinasi sekitar pukul 11.00 WIB. Kurang lebih 1 jam pertemuan, AHY menyampaikan terdapat 4 pembahasan utama yang menjadi fokus diskusi.
Pertama, pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi baru. Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat.
Baca juga : Buka Ruang Rakyat, Gubernur Papua: Pemerintahan yang Terbuka dan Mendengar
Ketiga, integrasi konektivitas udara dan laut untuk memperlancar logistik dan mobilitas antarwilayah. Keempat, pengembangan kawasan permukiman dan transmigrasi di sepanjang koridor Trans Papua.
“Keempat agenda besar tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu kali rapat koordinasi. Namun pertemuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah pembangunan Papua ke depan,” kata AHY.
Putra sulung Presiden ke-6 SBY ini menuturkan, sejak awal menjabat, dia telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Papua sebagai wilayah prioritas dalam program pemerataan pembangunan nasional.
“Bahkan nomenklatur kementerian ini bukan hanya infrastruktur, tetapi juga pembangunan kewilayahan. Di dalamnya implisit arahan untuk fokus pada percepatan pembangunan wilayah timur, khususnya Papua,” ujarnya.
AHY juga menyoroti tingginya biaya logistik di Papua yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan masyarakat.
Baca juga : Bangun Birokrasi Bersih, Gubernur Papua Larang ASN Pungut Biaya Pelayanan
“Sekarang harga 1 sak semen masih sekitar Rp 1-1,5 juta di wilayah Papua Pegunungan. Ini menjadi beban berat bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak,” ungkap Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Pemerintah, kata AHY, akan menyiapkan pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan dan kawasan transmigrasi yang telah direvitalisasi di berbagai wilayah Papua.
Langkah tersebut tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga menyentuh aspek martabat masyarakat Papua.
“Papua adalah tanah yang mulia, dikaruniai Tuhan dengan berbagai sumber daya alam. Tugas kita bukan mengeksploitasi, namun memastikan kekayaan alam itu memakmurkan seluruh warga Papua,” tegasnya.
AHY menambahkan, kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci dalam merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Baca juga : Lahan TPU Penuh, Gubernur Pramono Kaji Opsi Pemakaman Bertumpuk
Menurutnya, kesejahteraan dan keadilan merupakan fondasi utama bagi terjaganya stabilitas politik dan keamanan di wilayah Papua.
“Kalau kesejahteraan bisa diwujudkan, keadilan dijadikan prinsip dasar, maka keamanan dan stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia,” ucapnya.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Wanggai menambahkan, pertemuan ini adalah sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-Papua
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
