KPK Bantah Ada Konflik Kepentingan Usai Setyo Budiyanto Jadi Komite Pengawas Danantara

Jakarta, propertyandthecity.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya potensi konflik kepentingan menyusul bergabungnya Ketua KPK Setyo Budiyanto ke dalam komite pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga pengelola kekayaan negara yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan KPK pada Selasa (8/4/2025), menanggapi sorotan publik terkait peran ganda Setyo dalam pengawasan lembaga negara yang akan mengelola aset senilai ratusan miliar dolar AS tersebut.

“KPK akan memastikan tetap independen dalam penegakan hukum. Kami menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa intervensi,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugianto di Jakarta.

Pimpinan Bertindak Atas Nama Lembaga

Tessa menegaskan bahwa Setyo tidak bertindak sebagai individu, melainkan mewakili institusi KPK. Artinya, segala masukan yang disampaikan dalam forum pengawasan Danantara merupakan keputusan kelembagaan.

“Ini adalah posisi institusional, bukan pribadi. Semua keputusan yang diberikan adalah hasil pembahasan organisasi,” kata Tessa, mengutip jakartaglobe.id, (08/04/2025).

Baca Juga: Prabowo Temui 8 Konglomerat di Istana, Termasuk Aguan, Apa Saja yang Dibahas?

KPK juga menegaskan bahwa jika di kemudian hari terdapat dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Danantara, pihaknya akan tetap profesional dan objektif dalam penanganannya.

Komite Pengawas Diisi Tokoh-Tokoh Strategis

BPI Danantara diluncurkan Presiden Prabowo Subianto beberapa bulan lalu sebagai bagian dari upaya konsolidasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan untuk mendanai berbagai proyek strategis nasional. Aset yang dikelola lembaga ini diperkirakan bisa mencapai lebih dari US$900 miliar.

Baca Juga: Perkuat Landasan Keberlanjutan, Solusi Bangun Indonesia Fokus Dorong Penggunaan Semen Rendah Karbon

Berdasarkan peraturan presiden, Prabowo memiliki kewenangan membentuk komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara. Selain Ketua KPK dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, sejumlah nama strategis juga duduk dalam komite ini, antara lain:

• Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun
• Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana
• Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh
• Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Dengan komposisi tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap Danantara dapat berjalan ketat dan terukur. Meski begitu, kehadiran pimpinan lembaga penegak hukum dalam struktur pengawasan tetap menuai kritik dari sejumlah pengamat tata kelola dan antikorupsi. (*)