RM.id Rakyat Merdeka – Kolaborasi lintas lembaga dinilai menjadi jurus ampuh untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat perlu bergandeng tangan agar program ini tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang M Kholidul Adib menilai, keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurut Adib, pelibatan Pemda akan membuat pelaksanaan program lebih optimal. Pengalaman mereka saat membantu pemerintah pusat menanggulangi pandemi Covid-19 dinilai bisa menjadi modal penting dalam menyukseskan MBG.
Baca juga : Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Sukses Program Makan Bergizi Gratis
“Pengalaman saat pandemi menunjukkan Pemda punya peran penting dalam penanganan. Peran itu juga bisa membuat program MBG bisa berjalan lebih efektif,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).
Menurut Adib, ketika Pemda diberi ruang untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, hingga satuan tugas lokal, respons menjadi lebih cepat, efektif dan sesuai kebutuhan daerah. “Prinsip ini bisa diterapkan kembali untuk MBG,” tambahnya.
Baca juga : Mendagri Tito: Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Sukses Program MBG
Adib mendukung langkah Pemerintah yang akan mengevaluasi MBG. Menurut dia, yang tak kalah penting adalah membuka ruang kolaborasi antara pusat dan daerah. “Pemda memiliki perangkat kesehatan dan fasilitas yang bisa dikerahkan segera ketika insiden terjadi, sehingga risiko bisa diminimalisir sejak awal,” sebutnya.
Hal serupa disampaikan dosen akademisi dari Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh. Menurutnya, arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Pemda sigap dan proaktif adalah langkah penting.
Baca juga : Warga Jaktim Deklarasi Tolak Kerusuhan dan Dukung Total Program Prabowo
Menurut dia, Pemda perlu ikut mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi dan memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah. “Sementara, BGN tetap memegang standar nasional terkait gizi dan kualitas menu,” imbuh Ricky.
Ricky menambahkan, pola co-governance seperti saat Covid-19 bisa menjadi model terbaik kolaborasi Pusat dan Daerah. Pusat menetapkan standar, Pemda mengawal eksekusi di lapangan. “Dengan akses data yang lengkap, pengawasan bisa dilakukan berlapis BGN mengontrol standar, sementara Pemda mengawasi operasional harian agar aman dan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram “Rakyat Merdeka News Update”, caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
