Kementerian PKP dan OJK Bahas Penyederhanaan Proses SLIK Untuk Percepatan KPR Subsidi

HomeBabby.my.id,  (JAKARTA ) —   Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, membahas penyelarasan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung percepatan realisasi KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Jakarta, Senin (28/Juli/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar didampingi para ketua umum asosiasi pengembang perumahan. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antara regulator, industri perbankan, dan pelaku usaha perumahan agar ekosistem pembiayaan perumahan rakyat berjalan optimal.

“Saya mengapresiasi komitmen OJK dan dunia perbankan dalam mendukung program rumah subsidi. Kami ingin memastikan proses pengajuan KPR Subsidi tidak terhambat hanya karena faktor administratif dalam sistem SLIK, Padahal aturannya sudah jelas,” ujar Maruarar.

Sementara itu, Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh perbankan, yang menegaskan bahwa data dalam sistem SLIK tidak boleh menjadi penghambat utama dalam penyaluran KPR Subsidi.

Satgas Penanganan KPR Subsidi

“SLIK tidak seharusnya menjadi alasan utama penolakan pengajuan kredit rumah subsidi. untuk mengantisipasi persoalan di lapangan, kami sudah membentuk satgas khusus penanganan KPR Subsidi,” jelas Dian.

Satgas tersebut, dapat menerima pengaduan masyarakat, khususnya calon debitur KPR Subsidi yang mengalami penolakan oleh bank. Masyarakat dapat melapor melalui kanal resmi OJK di Nomor 157.

OJK juga tengah mengkaji regulasi agar proses penyaluran KPR Subsidi bisa semakin cepat dan efisien. Semua data pengaduan dan laporan penolakan KPR Subsidi dari berbagai bank akan dihimpun dan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor.

Maruarar menegaskan pentingnya transparansi dan kemudahan akses dalam program perumahan rakyat. Ia menyambut baik langkah OJK dalam membentuk satgas serta mengajak semua pihak menjaga ekosistem perumahan yang sehat, inklusif, dan berkeadilan.

Hal ini merupakan salah bentuk gotong royong dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kementerian PKP ingin pastikan, rakyat yang berhak mendapatkan rumah subsidi tidak terkendala hanya karena proses teknis. Ekosistem ini harus dijaga bersama antara regulator, bank dan pengembang.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan apresiasi atas keterbukaan OJK dalam menerima masukan dari para pelaku usaha dan pengembang. “Kami harap solusi konkret segera ditindaklanjuti untuk mengurangi beban masyarakat dan memperlancar Program Sejuta Rumah,” ujar Joko.

*** Baca berita lainnya di GoogleNews

——— KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0821 2543 0279
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]